Salin Artikel

Obsesi Muchtar Pakpahan Membela Rakyat Tertindas...

JAKARTA, KOMPAS.com - Muchtar Pakpahan begitu terobsesi untuk membela rakyat kecil. Obsesinya muncul saat ia kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Methodis, Medan, Sumatera Utara.

Kala itu, Muchtar tak terpikir untuk menjadi advokat, apalagi memimpin serikat buruh. Ia bercita-cita menjadi dokter.

"Entah kenapa obsesi saya membela rakyat tertindas muncul lagi saat kuliah di kedokteran," ucap Muchtar, dikutip dari arsip Harian Kompas, 18 September 1993.

Semasa kuliah, Muchtar kerap membaca artikel koran mengenai aktivitas sejumlah tokoh pergerakan mahasiswa tahun 1970-an.

Mulai dari Hariman Siregar (Ketua DM UI), Muslim Tampubolon (Ketua DM ITB), Nelson Parapat (aktivis GMKI USU Medan) hingga Sufri Helmi Tanjung (tokoh HMI IAIN Medan).

"Kebetulan mereka itu berdarah Tapanuli. Akhirnya saya pun terbakar menegakkan keadilan," katanya.

Faktor lainnya, perasaan senasib dengan rakyat kecil. Sejak SMA, Muchtar mesti bekerja untuk membiayai hidupnya. Orangtuanya meninggal ketika usia Muchtar masih begitu belia.

Ia bersama kakak dan adiknya harus bahu membahu untuk melanjutkan hidup. Berbagai pekerjaaan dilakoni Muchtar, tukang becak hingga penjual koran dan roti.

"Ya, pokoknya berganti-ganti, yang mana sempatlah," kata Muchtar.

Suatu saat, selepas menarik becak, ia makan miso (semacam bakso--red) di warung kaki lima. Muchtar terlibat perkelahian dengan tiga berandal yang tidak mau membayar miso yang mereka makan.

"Rasa senasib, mungkin itu yang jadi penyebab menggelegaknya obsesi buat menegakkan keadilan," tuturnya.

Kuliah di Fakultas Hukum

Suatu saat, Muchtar memutuskan untuk meninggalkan pendidikan kedokterannya, kemudian berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

Keputusan itu dilatarbelakangi peristiwa pahit yang dialami oleh seorang ibu. Oknum Polsek Teladan Medan memperlakukannya secara semena-mena.

"Saya kebetulan lewat di samping sel tahanannya ketika mendengar tangisnya," ucap Muchtar.

Muchtar menuturkan, ibu itu dimintai Rp 50.000 kalau mau dibebaskan. Padahal tuduhan terhadap ibu terkait penadahan tak terbukti.

Muchtar pun menemui Komandan Polsek Teladan Medan. Bukannya disambut, Muchtar malah dibentak. "Itu bukan urusanmu," katanya mengingat kejadian tersebut.

Terpaksa, Muchtar mengaku telah bertemu dengan Dantabes Medan di Universitas Methodis. Ia mengatakan, komandan itu berpesan agar melapor bila ada permasalahan.

"Untuk membuktikan, saya menelepon Dantabes langsung di muka Dansek itu dan melaporkan semuanya kepada ajudan Dantabes. Ibu itu pun dibebaskan," tuturnya.

Setelah lulus dari FH USU, ia meneruskan pendidikan di bidang hukum hingga meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia pada 1993.

Selama bertahun-tahun, Muchtar dikenang sebagai tokoh yang kerap mengadvokasi hak buruh.

Pria kelahiran 21 Desember 1953 itu mendirikan serikat buruh independen pertama di Indonesia. Ia mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) pada 1992.

Kala itu rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto hanya mengizinkan satu serikat buruh, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Muchtar juga pernah menjabat sebagai anggota Governing Body ILO mewakili Asia, dan Vice President World Confederation of Labor, ILO.

Pada 2003, ia meninggalkan serikat buruh dan mendirikan Partai Buruh Sosial Demokrat.

Kemudian pada 2010, Muchtar memilih fokus di kantor pengacara Muchtar Pakpahan Associates dan mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Hingga beberapa tahun terakhir, Muchtar masih aktif membela hak-hak buruh, salah satunya dengan terlibat dalam aksi penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

Kini pejuang hak buruh itu telah berpulang. Muchtar tutup usia pada 21 Maret 2021 karena penyakit kanker.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) periode 1992-2003 itu meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, sekitar pukul 22.30 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/24/05050091/obsesi-muchtar-pakpahan-membela-rakyat-tertindas

Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke