Mengenal MES, Lokomotif Ekonomi Syariah yang Kini Dipimpin Erick Thohir

Organisasi tersebut bernama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang didirikan pada 26 Maret 2000 dan dideklarasikan keesokan harinya di Jakarta. Kini, MES dipimpin oleh Erick Thohir sebagai ketua umum.

Dikutip dari situs resminya, MES merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Sistem ekonomi tersebut harus berkeadilan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam.

MES juga menjadi wadah inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya ekonomi syariah yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingannya.

"Sifat MES adalah menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan etika bisnis syariah di Indonesia," demikian keterangan tertulis dalam situs tersebut.

MES juga ditegaskan sebagai organisasi yang mandiri, bukan organisasi pemerintah, dan bukan organisasi politik ataupun bagiannya.

Selain itu, MES juga menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya ekonomi dan syariah yang ada serta membangun sinergi antar pemangku kepentingan.

Latar belakang berdirinya MES

Berdirinya MES tidak terlepas dari munculnya konsep ekonomi syariah yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat Tanah Air pada tahun 1991.

Hal tersebut bertepatan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diikuti lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

Saat itu, sosialisasi ekonomi syariah dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah dan tidak berhasil.

Oleh karena itu, sosialiasi pun dievaluasi agar dilakukan dengan terstruktur dan terus-menerus.

Dari situlah MES mulai terbentuk. MES juga memiliki sebutan lain, yakni Islamic Economic Society atau Mujtama’ al-Iqtishad al-Islamiy.

Adapun pendiri MES adalah perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah.

MES telah memiliki legitimasi melalui Akta Pendirian Akta Notaris Rini Martini Dahliani, SH. Nomor 03 tanggal 22 Februari 2010 dan Nomor 02 Tanggal 16 April 2010 (perubahan) serta tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-70.AH.01.06 tanggal 22 Mei 2010 dan Lembar Berita Negara Nomor 47 Tanggal 14 Juni 2011.

MES sendiri berasaskan syariah Islam serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, MES pun terbuka bagi siapa saja.

Meski awalnya hanya diperuntukkan di Jakarta, tetapi berbagai kegiatan yang digagas MES membuat daerah ingin melaksanakan kegiatan serupa sehingga MES pun turut didirikan di daerah.

Namun, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa MES pada Mei 2006, disepakati untuk menyatukan seluruh MES di daerah dalam satu organisasi bersama yang bersifat nasional.

Akhirnya, pada 3-4 November 2008 pun MES melaksanakan musyawarah nasional pertama sebagai forum tertinggi organisasi yang menghasilkan penyempurnaan AD/ART MES dan penetapan Garis Besar Kebijakan Organisasi (GBKO), program kerja nasional, serta rekomendasi dan pemilihan Ketua Umum.

Pada periode 1 yakni tahun 2000-2003, MES dipimpin oleh Iwan P Pontjowinoto. Kemudian Aries Muftie, pada periode 2003–2008, Muliaman D. Hadad pada periode 2008–2017, dan Wimboh Santoso pada periode 2018–2020.

Saat ini MES telah tersebar di seluruh provinsi di Tanah Air, termasuk lima wilayah khusus di luar negeri yaitu Arab Saudi, United Kingdom, Malaysia, Jerman dan Jepang.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah pun semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah.

Lokomotif pengembangan

Pada 22 Maret 2021, periode kepengurusan MES yang baru pun dilantik oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi ketua umum yang akan memimpin MES untuk periode 2021–2023.

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf mengharapkan MES dapat menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Salah satunya adalah dengan menyusun rencana program kerja yang efektif, solutif, dan berdampak besar.

"MES sebagai organisasi keumatan diharapkan konsisten menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang diharapkan bisa lebih luwes dan membumi, menyentuh umat secara langsung," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta agar MES menjadi motor penggerak dalam pengembangan usaha, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK).

Sebab, kata dia, pengembangan usaha syariah skala mikro dan kecil serta usaha keuangan harus didorong menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global.

Meskipun merupakan organisasi independen, akan tetapi MES harus tetap bekerja sama agar dapat diterima semua pihak.

Sejauh ini, melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, MES juga dinilai telah mendapat pengakuan dari semua kalangan masyarakat.

Baik ulama, praktisi, akademisi, hingga pemerintah dan legislatif baik di dalam maupun luar negeri.

"Penggerak MES adalah mereka yang kreatif dan punya program-program unggulan. MES menjadi mitra pemerintah (legislatif dan eksekutif) serta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan ekonomi syariah," tulis keterangan di situs MES.

MES pun diharapkan bisa lebih memperkuat posisinya dalam menyosialisasikan ekonomi syariah di Tanah Air.

Pasalnya, MES bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.