Jaksa Sebut Rizieq Minta RS Ummi Tak Beritahukan Keberadaannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab meminta pihak Rumah Sakit Ummi untuk tidak memberitahukan keberadaannya yang tengah dirawat rumah sakit itu akibat positif Covid-19.

Hal itu disampaikan JPU saat membacakan surat dakwaan kasus penyebaran berita bohong terakit hasil tes swab Covid-19 dengan terdakwa Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (19/3/2021).

"Terdakwa meminta kepada pihak rumah sakit untuk tidak memberitahukan keberadaannya di rumah sakit dan tidak mengizinkan informasi medis untuk dibuka kepada siapapun dan tidak mau dijenguk oleh siapapun kecuali keluarganya," kata JPU, Jumat, dikutip dari akun Youtube PN Jakarta Timur.

JPU menilai kehendak Rizieq itu dengan sengaja bertujuan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah Covid-19 karena Rizieq tahu bahwa RS Ummi merupakan salah satu rumah sakit di Kota Bogor yang melayani pasien Covid-19.

Padahal, sebagai rumah sakit yang melayani pasien Covid-19, RS Ummi wajib melaporkan setiap pasien yang positif Covid-19 ke Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Bogor.

Namun, Diretur RS Ummi Andi Tatat tidak melaporkan Rizieq sebagai pasien Covid-19 ke Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan.

Menurut JPU, perbuatan Rizieq tersebut merupakan tindakan yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat.

"Karena Satgas Covid-19 Kota Bogor tidak dapat melakukan salah satu tugasnya dalam rangka upaya pencegahan penularan dan tracing wabah Coronavirus Disease atau Covid-19," kata JPU.

Perbuatan Rizieq itu juga dinilai membuat RS Ummi tidak dapat melakukan pencatatan dan pelaporan kasus per hari serta kewajiban mencatat dan melaporkan apabila ditemukan dugaan kasus Covid-19 baru.

Dalam perkara ini, Rizieq melanggar Pasal 14 ayat (1) subsider Pasal 14 ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, dalam dakwaan kedua, Rizieq diduga dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Ia disangkakan Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terakhir, dalam dakwaan ketiga, ia didakwakan melanggar Pasal 216 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.