Sejak Awal Januari, Kementerian PPPA Catat 426 Kasus Kekerasan Seksual

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sejak 1 Januari hingga 16 Maret 2021, terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Ali Khasan mengatakan, data tersebut berdasarkan hasil pelaporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA).

"Sejak 1 Januari sampai 16 Maret 2021, ada 426 kasus kekerasan seksual dari 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak," kata Ali dalam diskusi daring, Jumat (19/3/2021).

Ali menuturkan, korban yang mengalami kekerasan seksual bisa juga mengalami kekerasan fisik dan menderita secara psikis.

Di sisi lain, Ali meyakini kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es. Artinya, banyak kasus yang tidak terungkap dan dilaporkan.

Sedangkan, saat ini belum ada upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan yang diatur secara komprehensif.

Oleh karena itu, ia menilai Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu segera disahkan.

"Tentunya kasus kekerasan ini sebagai fenomena gunung es yang terlihat hanya di bagian puncaknya sama di permukaan saja. Sebenarnya permasalahan jauh lebih besar dari itu," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, RUU PKS mendesak untuk segera disahkan seiring meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan.

"Saya mencermati dari hasil dialog yang berkembang di Baleg, kenapa RUU ini mendesak? Karena secara statistik berdasarkan laporan Komnas HAM, angka kekerasan terhadap perempuan naik secara signifikan," kata dia, dalam diskusi bertajuk Urgensi Pengesahan RUU PKS, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/3/2021), dikutip dari Antara.

Willy menuturkan, situasi saat ini mencemaskan karena satu dari tiga perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual.

Merujuk pada catatan sejumlah pemerhati, Willy menyebut, kondisi itu sudah masuk dalam situasi darurat kekerasan seksual diiringi dengan peningkatan angka kekerasan seksual yang dari tahun ke tahun.

Menurut Willy, RUU PKS dapat menjadi solusi karena selama ini belum ada peraturan yang mengatur soal tindak kekerasan seksual.

"Apa kendala yang berikutnya selain fakta ini terjadi seperti fenomena gunung es, kita masih belum memiliki peraturan perundang-undangan yang bisa menjangkau tindak kekerasan seksual ini. Karena waktu kita sangat terbatas sekali dalam proses menjangkau ini," ujar dia.