Pemerintah Tak Larang Mudik Lebaran 2021, Ahli: Kalau Mau Tambah Kasus Covid-19, Boleh Saja

Namun, kata dia, pemerintah harus menerima konsekuensi jika nantinya terjadi kenaikan kasus Covid-19.

"Jadi menurut saya kalau mau nambah kasusnya boleh saja dibuka (dibolehkan mudik) kalau mau nambah (kasus Covid-19)," kata Miko kepada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Miko mengatakan, memang dalam jangka waktu hingga Mei 2021 Indonesia akan kedatangan jutaan vaksin.

Namun, ia tidak yakin jumlah orang yang divaksin akan memenuhi syarat untuk membantu menekan penularan.

"Dampak terbesar itu kalau 100 juta orang akan ada dampaknya," ujar dia. 

Apabila tidak bisa mencapai 100 juta orang yang divaksin, kata Miko, pemerintah bisa mengupayakan melakukan vaksin pada 50 juta orang untuk tidak melarang mudik.

Namun, Miko menilai, sebenarnya jumlah tersebut masih tidak aman untuk mengurangi penularan Covid-19 di masyarakat.

Pemberlakuan tes GenoSe juga dinilainya tidak cukup sebagai screening sebelum melakukan mudik. Ia menyarankan semua pemudik baiknya menjalani tes swab antigen.

"Saya enggak yakin Mei 2021 akan ada 50 juta orang yang tervaksinasi. Jadi kalau menurut saya sabar sampai 50 juta ke atas yang sudah divaksinasi. itu pun tidak aman," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.

Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.

"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring.

Ia mengatakan, tak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, salah satunya, Kemenhub dan Satgas Covid-19 akan berkoordinasi dalam hal tracing kepada masyarakat yang bepergian.