Salin Artikel

Menkes Sebut Lambatnya Proses Vaksinasi Covid-19 karena Minimnya Ketersediaan Vaksin

Ia mengatakan, Indonesia harus mevaksinasi 181,5 juta orang dari 270 juta jumlah penduduk Indonesia untuk memenuhi herd immunity atau kekebalan kelompok.

Adapun satu orang harus mendapat dua dosis vaksin ditambah cadangan 15 persen stok vaksin. Dengan demikian setidaknya dibutuhkan 420 juta dosis vaksin Covid-19.

Sesuai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, vaksinasi tersebut harus selesai dalam waktu 15 bulan.

"Kenapa belum selesai seusai keinginan Presiden? Masalahnya bukan karena kemampuan vaksinasi, tapi di produksi vaksinnya," ujar Budi di acara webinar bertajuk Aku Siap Divaksin yang digelar KAGAMA, Minggu (14/3/2021).

"Jadi masalah kita di keberadaan vaksin. Jadi vaksin sangat terbatas, kita beruntung dapat. Rencana kami 426 juta dan jadwal Januari-Juni hanya bisa dapat sekitar 80 jutaan. Hanya 40 juta rakyat bisa kita vaksin dari 181,5 juta, karena vaksinnya cuma ada segitu," ucap dia.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah terus berusaha untuk mempercepat proses vaksinasi sesuai arahan Presiden.

Kata Budi, saat ini keberadaan vaksin Covid-19 menjadi rebutan seluruh negara di dunia. Bahkan dari 100 negara, baru 60 negara saja yang berhasil mendapatkannya.

"Banyak negara belum dapat, kita beruntung sudah dapat. Malaysia gimana tidak tahu, Filipina sama Thailand baru mau mulai tidak jadi. Australia dan Jepang baru mulai," kata dia.

Ia mengatakan, total penduduk dunia sekarang sebanyak 7,8 miliar. Apabila 72 persen penduduk dunia yang divaksinasi, maka dibutuhkan 11 miliar dosis untuk dua kali vaksinasi.

Sementara, kata dia, kapasitas produksi vaksin diperkirakan hanya mampu menghasilkan 3 miliar dosis saja.

"Enggak bakal tercapai. Negara maju ijon semua vaksinnya, negara miskin enggak dapat. Padahal kayak Indonesia matinya 300 sehari, kalau nunggu sebulan itu 9.000 rakyat kita harus mati gara-gara nunggu vaksin. Setahun 108.000," kata Budi.

Ia pun mengatakan upaya negara-negara saat ini untuk mengamankan stok vaksin menjadi problem politik tersendiri.

Pada Januari-Februari, Indonesia hanya mendapatkan 3 juta dosis vaksin Covid-19 dan disuntikkan ke tenaga kesehatan dan kelompok prioritas lain seperti lansia.

Oleh karena itu, kapasitas penyuntikan vaksinnya pun disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang ada.

"Indonesia beruntung bisa dapat, beruntung sekali. Tapi dapatnya itu bertahap dan sangat tidak seimbang," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/14/16115881/menkes-sebut-lambatnya-proses-vaksinasi-covid-19-karena-minimnya

Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke