Jokowi: Kita Percepat Produksi Vaksin untuk Penuhi Kebutuhan dalam Negeri

Saat ini, Indonesia tengah mengembangkan dua vaksin yakni vaksin Merah Putih dan Nusantata.

"Jika semua tahapan sudah dilalui, kita percepat produksi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri akan vaksin," kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (12/3/2021).

Jokowi meminta seluruh pihak mendukung pembuatan vaksin Covid-19 dalam negeri.

Namun, ia mengingatkan bahwa untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, maka pembuatannya harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik serta keilmuan.

Proses uji klinis vaksin juga harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli.

"Persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin sangat mengedepankan unsur kehati-hatian dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya," ujarnya.

Jokowi mengaku, pemerintah selalu mendukung inovasi-inovasi yang dilakukan para inovator, apalagi dalam situasi pandemi.

Ia mendukung adanya penelitian dan pengembangan, baik itu obat maupun vaksin, agar terwujud kemandirian di bidang farmasi.

"Sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi Covid-19 ini," kata Jokowi.

Baru-baru ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa penelitian vaksin Nusantara tidak sesuai kaidah medis.

Salah satu hal yang disoroti BPOM terkait hal ini ialah adanya perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik.

Padahal, jelasnya, setiap tim peneliti harus memiliki komite etik di tempat pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan keselamatan subyek penelitian.

"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Komite etik dari RSPAD Gatot Subroto, tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr Kariadi," kata Kepala BPOM Penny Lukito dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (10/3/2021).