Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Karena itu melalui kerja sama dengan United Nations Resident Coordinator (UNRC) untuk Indonesia, Kementerian PPPA memastikan agar tidak ada kelompok yang tertinggal atau no one left behind untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama para perempuan.

"Melalui kerangka kerja jangka menengah atau United Nation Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF), Kemen PPPA bersama sepakat memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal atau no one left behind," kata Bintang saat courtesy call daring dengan UNRC, dikutip dari siaran pers, Minggu (28/2/2021).

Bintang mengatakan, kerangka kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNRC yang berkaitan dengan SDGs sejalan dengan lima isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo kepada Kemen PPPA.

Antara lain soal peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Dalam isu tersebut, kata Bintang, pihaknya fokus kepada perempuan kepala keluarga, pra sejahtera, dan perempuan penyintas.

"Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tapi juga menambah manfaat bagi keluarga dan negara secara keseluruhan," kata Bintang.

Pihaknya juga mengaku bisa berkontribusi bagi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Bintang mengatakan pemerintah juga akan berfokus pada isu tentang peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Bintang menambahkan, selama pandemi Covid-19 terjadi, Kementerian PPPA juga telah meluncurkan program Bersama Jaga Keluarga Kita (Berjarak) yang di dalamnya terdapat 10 aksi untuk memastikan perempuan dan anak aman dari Covid-19.

Selanjutnya Kementerian PPPA juga meluncurkan layanan psikologi untuk sehat jiwa (SEJIWA), serta menyerahkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak.

"Kerangka kerja UNSCDF menggambarkan visi dan respon skolektif sistem PBB ke dalam prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024," kata Bintang.

Sementara itu UNRC untuk Indonesia Vallerie Juliand menegaskan, isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi isu prioritas dalam kerangka kerja UNSDCF.

"Kesetaraan gender juga telah menjadi isu prioritas secara vertikal dan horizontal bagi PBB. Secara horizontal berarti isu kesetaraan gender menjadi tanggung jawab seluruh sistem dan badan PBB," kata Vallerie.

"Dan untuk mencapai tujuan SDGs, perempuan harus memiliki tempat yang tepat di masyarakat. Kemen PPPA adalah inti dari isu kesetaraan gender. Kami sangat berkomitmen untuk bekerja sama," ucap dia.