Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta Sekretariat Jenderal DPR menjelaskan kebijakan vaksinasi di lingkungan DPR yang memberikan jatah vaksinasi bagi keluarga anggota DPR.

Baidowi mengatakan, keluarganya sendiri tidak mengikuti vaksinasi yang digelar DPR karena bukan masuk kategori yang harus segera divaksinasi.

"Keluarga saya tidak masuk kategori yang harus segera divaksin. Sebaiknya memang kesekjenan menjelaskan secara terbuka," kata Baidowi saat dihubungi, Jumat (26/2/2021).

Baidowi menuturkan, ia sendiri tidak mengikuti vaksinasi karena termasuk penyintas Covid-19 dan mengutamakan orang-orang yang lebih membutuhkan.

Ia menyebut, anggota Fraksi PPP juga tidak mengikuti vaksinasi karena mereka sedang berada di daerah pemilihan di tengah masa reses.

"Kami tidak tahu menahu. Itu kebijakan kesekjenan DPR yang mengkoordinasikan. Lagian sekarang masih masa reses, tidak banyak anggota yang mengikuti vaksin," kata Baidowi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim, keluarga anggota DPR dapat mengikuti vaksinasi karena memperoleh alokasi dari Kementerian Kesehatan.

"Kita mendapatkan jatah dari Kemenkes, DPR, dan anggota keluarga yang terdaftar di Kesekjenan DPR. Alokasi itu dari Kemenkes," kata Dasco saat diwawancara dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Jumat.