Salin Artikel

Satgas: Keterisian Tempat Tidur RS Rujukan Covid-19 di Bawah 70 persen

Dewi mengatakan, tidak ada BOR rumah sakit yang berada di atas 70 persen terhitung dari data per 22 Februari 2021.

"Di level nasional, bisa kita lihat kondisinya sama dengan lima pekan PPKM berjalan di mana sudah tidak ada lagi provinsi dengan angka keterpakaian tempat tidur di atas 70 persen," kata Dewi dalam Talkshow BNPB, Rabu (24/2/2021).

Dewi mengatakan, ada enam provinsi dengan keterisian tempat tidur di rumah sakit di atas 50 persen.

Keenam Provinsi tersebut adalah Banten (65,43 persen), Kalimantan Timur (65,30 persen), DKI Jakarta (61,94 persen), Kalimantan Selatan (60,16 persen), Jawa Barat (58,13 persen), dan Bali (55,98 persen).

"Ada enam provinsi, empat diantaranya provinsi PPKM sedangkan tiga provinsi bahkan berhasil di bawah 50 persen. Jadi ini bentuk pencapaian juga," ujarnya.

Selain itu, Dewi mengatakan, keterisian ruang ICU di rumah sakit rujukan Covid-19 juga mengalami penurunan yakni di bawah 70 persen.

Menurut Dewi, hal tersebut disebabkan karena keterisian ruang ICU di rumah sakit di 7 provinsi yang menerapkan PPKM mengalami penurunan di bawah 70 persen.

"Di ICU ada penurunan yang terjadi, angkanya kalau kita lihat enam dari tujuh provinsi berhasil di bawah 70 persen, karena di sini DKI Jakarta per 22 Februari masih angka 72 persen ICUnya, tapi untuk ICU provinsi yang lain berhasil di bawah 70 persen," ucapnya.

Lebih lanjut, Dewi mengatakan, terjadinya penurunan BOR di rumah sakit ini terutama ruang ICU adalah suatu pencapaian.

Sebab, sejak awal jumlah ruang ICU di rumah sakit sangat terbatas.

"Karena yang kita bayangkan dari ICU ini kebanyakan berujung pada mortalitas dari pasien Covid-19, ketika ini ditekan ini luar biasa sekali dampaknya," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/24/18253681/satgas-keterisian-tempat-tidur-rs-rujukan-covid-19-di-bawah-70-persen

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke