Salin Artikel

Satgas: Angka Kematian Akibat Covid-19 Tak Bisa Ditoleransi

Ia menyebut, naiknya angka kematian akibat Covid-19 tak bisa ditoleransi.

"Angka kematian harus betul-betul kita tekan dengan maksimal, karena seperti yang selalu saya sampaikan bahwa satu kematian saja terbilang nyawa. Kita tidak dapat menoleransi kenaikan kematian," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (23/2/2021).

Wiku menyebut, angka kematian pasien Covid-19 sangat bervariasi di tiap daerah.

Di DKI Jakarta angka ini terus turun sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan.

Sebelum PPKM diberlakukan, angka kematian di Ibu Kota mencapai 1,72 persen. Jumlah itu menurun sebanyak 0,14 persen per 19 Februari 2021 menjadi 1,58 persen.

Di Jawa Barat, angka kematian cenderung fluktuatif. Angka kematian sempat naik ketika PPKM tahap kedua diberlakukan, namun kembali turun saat PPKM mikro diterapkan.

Sementara, di Bali angka kematian meningkat tajam saat PPKM tahap pertama dilakukan. Namun angka ini berhasil diturunkan selama PPKM tahap 2 dan 3.

"Provinsi lainnya seperti Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur bahkan menunjukkan peningkatan persen kematian. Bahkan DIY menunjukkan kenaikan sebesar 0,22 persen dibandingkan dengan sebelumnya PPKM berlangsung," ujar Wiku.

Wiku pun meminta pemerintah daerah hingga RT dan RW di wilayah Jawa dan Bali untuk bahu-membahu menekan angka kematian pasien virus corona.

Hal ini dilakukan salah satunya dengan membantu Puskesmas melakukan deteksi dini masyarakat di tingkat RT dan RW yang menunjukkan gejala virus corona.

Jika ditemukan individu yang bergejala, maka perangkat desa setempat dapat membantu merujuk ke rumah sakit terdekat apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.

"Untuk masyarakatnya dimohon untuk jangan lelah melaksanakan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak karena saat ini hanya protokol pencegahan yang paling efektif untuk dijalankan. Saya juga harapkan kerja samanya untuk tidak menolak penanganan," kata Wiku.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/18211561/satgas-angka-kematian-akibat-covid-19-tak-bisa-ditoleransi

Terkini Lainnya

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke