Salin Artikel

Pakai Helikopter, Kepala BNPB, Menko PMK, dan Menteri PUPR Tinjau Lokasi Jebolnya Tanggul Sungai Citarum

Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli BNPB Egy Massadiah dalam keterangan rilis. Adapun peninjauan lokasi bencana dilakukan dari udara menggunakan helikopter.

"Kami terbang sekitar satu jam," kata Egy Massadiah dalam keterangan rilis yang diterima Kompas.com, Senin.

Egy menyertakan tayangan video berdurasi enam menit yang menggambarkan dengan jelas kondisi terkini di daerah Sungai Citarum.

Dari video itu, pantauan udara menunjukkan rumah-rumah warga terendam banjir. Jalan di sekitar rumah juga sudah tak terlihat karena tertutup genangan air banjir.

Selepas meninjau lokasi, ketiga pejabat publik itu menyampaikan keterangannya.

Doni mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi untuk memprioritaskan bantuan kepada korban terutama dari sisi logistik siap saji.

"BNPB akan mengkoordinasikan terutama untuk memberikan bantuan terutama untuk masyarakat yang terdampak, prioritasnya adalah logistik yang siap saji," kata Doni dalam video news rilis yang diterima Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Pihaknya juga akan memprioritaskan korban yang memiliki gangguan kesehatan untuk dievakuasi terlebih dahulu.

Kemudian, Menteri PUPR Basuki menyampaikan, banjir bukan hanya karena tanggul Sungai Citarum yang jebol, melainkan dari tanggul-tanggul saluran irigasi yang ikut jebol.

Menurut dia, banjir juga dikarenakan luapan air dari Bendungan Jatiluhur dan Sungai Cibeet. Adapun Sungai Cibeet merupakan anak sungai Citarum.

Debit sungai Cibeet, kata dia, saat ini masuk ke Sungai Citarum 900 meter kubik per detik.

"Saya kira ini karena ada di hilirnya bendungan Jatiluhur. Hilir BJatiluhur ada anak Citarum namanya Sungai Cibeet. Jadi walaupun dari Jatiluhur dikurangi outflow-nya karena hanya untuk menggerakkan listrik, tetapi bergabung dengan Cibeet menjadi 1.300 meter kubik per detik," ujar dia.

Basuki mengatakan, sementara kapasitas sungai Citarum hanya dapat menampung 1.100 meter kubik per detik, sehingga, sungai itu akhirnya tidak bisa lagi menampung aliran sungai dan meluap.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengutarakan pandangannya bahwa peninjauan melalui udara dilakukan untuk membuat dasar kebijakan yang komprehensif.

"Dari pandangan itu, saya kira kita akan bisa mendapatkan beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang lebih utuh dan lebih komprehensif terutama dari bapak Menteri PUPR dan bapak Kepala BNPB," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/22/13581131/pakai-helikopter-kepala-bnpb-menko-pmk-dan-menteri-pupr-tinjau-lokasi

Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke