Komisi I DPR Rencanakan Kunjungan Kerja ke Qatar di Tengah Pandemi

Rencana kunjungan kerja itu diketahui dari dokumen surat yang beredar dan telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Namun, Indra mengatakan, surat yang diteken oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin itu masih bersifat penjajakan.

"Surat di atas baru sebatas proses penjajakan. Karena sampai saat ini dalam masa pandemi Covid, Qatar masih memberlakukan peraturan; untuk masuk Qatar, embassy Qatar tidak mengeluarkan visa, tetapi menggunakan Exceptional Entry Permit (EEP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Qatar langsung," kata Indra saat dikonfirmasi, Senin (22/2/2021).

Indra menjelaskan, pengajuan surat itu bertujuan agar Komisi I dapat menyusun rencana kegiatan di Qatar nantinya.

"Sebagai informasi, sampai saat ini surat tersebut belum ada jawaban," kata Indra.

Adapun surat nomor PW/0159/DPR RI/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 itu ditujukan kepada Duta Besar LBBP RI untuk Qatar di Doha.

Dalam surat itu dijelaskan, kunjungan kerja Komisi I DPR ke Qatar itu dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan komisi I DPR terkait pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN.

Termasuk mengetahui pelaksanaan tugas Duta Besar dan perwakilan RI serta mengetahui pelaksanaan tugas perlindungan dan pelayanan terhadap warga negara Indonesia dan badan hukum di Indonesia.

Selain itu, diagendakan pula pertemuan dengan Ketua Parlemen Qatar.

Kunjungan kerja DPR ke luar negeri di tengah pandemi Covid-19 sebelumnya terjadi pada November 2020 ketika rombongan DPR terbang ke Ukraina dalam rangka pertemuan degan parlemen Ukraina.

Dikutip dari Tribunnews.com, rombongan DPR yang terbang ke Ukraina saat itu terdiri dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, anggota Komisi III DPR Supriansa, dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi XI DPR Putri Anetta Komaruddin, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi I DPR Bobby Adityo Rizaldi, dan anggota Komisi II DPR Bambang Putrajaya.