Komnas Perempuan: Restorative Justice Bukan Berarti Menikahkan Korban dan Pelaku Perkosaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, implementasi prinsip restorative justice (keadilan restoratif) dalam perkara perkosaan bukan dengan menikahkan korban dan pelaku.

Mariana berpendapat, restorative justice berbeda dengan mediasi untuk mengambil jalan tengah dalam suatu persoalan. Hal ini menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mencontohkan penyelesaian kasus perkosaan dengan pendekatan restorative justice melalui pernikahan korban dan pelaku.

"Tentu tidak tepat jika dikawinkan. Intinya, restorative justice bukan mediasi untuk menengahi persoalan, tapi untuk mencegah terjadinya keberulangan," kata Mariana saat dihubungi, Rabu (17/2/2021).

Dalam kasus perkosaan, menurut Mariana, implementasi restorative justice mesti berfokus pada pemulihan korban.

Selain itu, untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi, pelaku juga harus diberikan konseling.

"Jadi lebih ke sana poinnya. Bukan jalan tengah," tuturnya.

Mariana pun mengatakan, prinsip restorative justice ini sebetulnya tertuang dalam rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Ia menyatakan, aspek pencegahan merupakan kunci penting dalam mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual.

"Ada aspek pencegahan agar itu tidak terjadi terus menerus. Jadi bukan mediasi, apa lagi perkosaan ya. Itu kan dampaknya lebih dalam kepada korban," ujar Mariana.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan, pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum akan membawa harmoni di masyarakat.

Mahfud mengatakan, kelompok masyarakat adat sejak dulu menerapkan prinsip restorative justice. Menurut dia, berbagai perkara yang ringan cukup diselesaikan dengan musyawarah.

Mahfud kemudian mencontohkan soal kasus perkosaan. Menurut dia, pendekatan restorative justice tidak bicara bahwa si pemerkosa harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk menjalani proses hukum.

Restorative justice, kata dia, membangun harmoni agar antara keluarga korban dan pemerkosa serta masyarakat tidak gaduh.

"Misal ada Siti diperkosa. Kalau mau hukum tegas, pemerkosa tangkap masuk ke pengadilan selesai. Tapi restorative justice tidak bicara itu, restorative justice bilang, kalau kita tangkap Amir sebagai pemerkosa lalu diumumkan bahwa dia memperkosa Siti, keluarga Siti hancur," kata Mahfud.

"Maka sebab itu, dulu di hukum adat ada istilah 'diam-diam saja kamu lari, biar orang tidak tahu'. Makanya dulu ada kawin lari. Itu restorative, agar orang tidak ribut. Agar yang diperkosa tidak malu kepada seluruh kampung. Kawin di luar daerah sana. Itu contoh restorative justice, membangun harmoni," imbuhnya.