Salin Artikel

Kemensos Salurkan Rp 7,587 Miliar BST kepada KPM di Flores

KOMPAS.com – Kepala Kantor Pos Komodo 86700, Nusa Tenggara Timur (NTT) Tri Rahayu Ningtiah mengatakan, Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak Rp 7.587.900.000 sudah disalurkan ke tiga kabupaten di Pulau Flores.

“Kantor Pos Komodo membawahi tiga kabupaten di Pulau Flores, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Sebanyak 98 persen BST sudah disalurkan,” kata Tri dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Tri menerangkan, proses penyaluran BST kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan dengan tiga cara, yakni penyaluran di kantor pos, penyaluran lewat komunitas, dan pengiriman langsung ke rumah atau door to door.

Tiga metode penyaluran tersebut, jelas Tri, dilakukan pihak kantor pos untuk mengurangi potensi munculnya kerumunan.

“Untuk penyaluran BST di kantor pos, aktivitas pembayaran hanya dihadiri sebagian kecil KPM saja. Dari 100 persen, hanya lima persen saja yang hadir. Jadi, masih mematuhi protokol kesehatan (prokes),” jelasnya.

Begitu pula dengan penyaluran BST lewat komunitas dilakukan di titik tertentu pada masing-masing kecamatan.

“Misalnya, pada kecamatan dengan sepuluh desa. Kami bagi menjadi empat titik agar tidak terjadi penumpukan orang,” terang Tri.

Sementara itu, untuk model door to door, pemberian BST difokuskan untuk KPM penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia). Tujuannya adalah menjaga para KPM yang rentan terpapar Covid-19.

Tri menuturkan, setiap petugas pos yang mengantarkan BST dijamin dalam keadaan sehat. Bahkan, pihak PT Pos Indonesia selalu mengedukasi petugas tentang protokol mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak (3M).

“Protokol 3M selalu kami berikan kepada para petugas dan KPM. Kami juga membagikan vitamin, alat pelindung diri (APD), dan hand sanitizer kepada para pegawai,” lanjut Tri.

Sekadar informasi, PT Pos Indonesia (Persero) menjadi mitra Kemensos dalam menyalurkan BST kepada para KPM terdampak Covid-19.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menegaskan, komitmen Pos Indonesia salah satunya adalah memastikan penyaluran BST dilakukan sesuai prokes.

“Kami menerapkan prokes secara lengkap. Semua APD digunakan. Terlebih di tempat dengan kasus positif Covid-19 tinggi,” ujarnya.

Adapun besaran BST yang diberikan di tiga kaputen tersebut adalah Rp 300.000 per KPM

Adanya BST dari Kemensos tersebut rupanya disambut positif oleh para KPM di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Salah satu KPM, Sesiana Jun mengatakan, keluarganya merasa bersyukur bisa menerima BST dari Kemensos. Terlebih, selama pandemi, suaminya tidak bekerja sehingga tidak memperoleh penghasilan.

“Karena wisata sepi dan tidak ada pemasukan, jadi tidak bekerja. Uang BST ini bisa kami gunakan untuk kebutuhan satu minggu dengan membeli telur, ikan, dan beras,” kata dia.

Hal senada disampaikan Elisabet Ganjul. Menurutnya, BST sangat membantunya membeli keperluan rumah tangga, seperti garam dan beras.

Elisabet yang setiap harinya berprofesi sebagai petani, mengaku sangat terbantu dengan BST yang diberikan.

“Suami saya seorang kru kapal juga mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Jadi saya berharap BST ini bisa terus dilanjutkan. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi Covid-19 berakhir,” tuturnya.

Perlu diketahui, sebagai salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas, Labuan Bajo terus membenahi sektor pariwisata.

Seiring diterapkannya era kenormalan baru atau new normal di berbagai sektor, Labuan Bajo pun mengikuti. Salah satu cara yang dilakukan adalah lewat pelaksanaan prokes.

Penerapan prokes tersebut diharapkan dapat mendukung rencana pembukaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo secara bertahap. Dengan begitu, diharapkan pariwisata dan ekonomi Labuan Bajo bisa bergerak kembali seperti semula.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/11511731/kemensos-salurkan-rp-7587-miliar-bst-kepada-kpm-di-flores

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke