TNI Dikerahkan untuk Penelusuran Covid-19, Anggota DPR: Pendekatannya Harus Tetap Santun

Sukamta mengingatkan, pendekatan yang represif justru dapat menimbulkan masalah baru alih-alih menyelesaikan masalah di tengah pandemi Covid-19.

"TNI memang bisa diperbantukan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tetapi tetap harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan demokratis. Pendekatan ke masyarakat harus tetap dengan santun, persuasif, dan edukatif," kata Sukamta dalam siaran pers, Rabu (10/2/2021).

Anggota Komisi I DPR itu juga mengingatkan agar aparat TNI yang dikerahkan dibekali perlengkapan yang cukup agar tidak tertular Covid-19.

Di sisi lain, Sukamta juga menekankan bahwa pemerintah harus punya konsep tracing yang akan dilaksanakan, misalnya, pemerintah harus mampu memprediksi angka berapa orang yang akan terkena target tracing ini.

Pemerintah juga diminta menyiapkan tempat isolasi yang cukup untuk mengantisipasi melonjaknya kasus positif Covid-19 setelah tracing yang gencar.

“Itu semua tadi harus dipikirkan dan disiapkan. Ini lagi pandemic, jadi semuanya harus dilakukan secara hati-hati dan terukur, karena anggaran juga terbatas. Jangan sampai program ini tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya,”  kata Sukamta.

Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengerahkan 27.866 Badan Pembina Desa (Babinsa) untuk melakukan tracing penyebaran Covid-19 di Jawa dan Bali.

Hal itu disampaikan Panglima TNI ketika memimpin apel gelar kesiapan tenaga vaksinator dan tracer Covid-19 sebagai dukungan terhadap program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Jawa-Bali, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (9/2/2021) pagi.

"Untuk itu, TNI akan mengerahkan 27.866 Babinsa, 1.768 Babinpotmar, dan 102 Babinpotdirga di 7 provinsi di Jawa-Bali melaksanakan PPKM Skala Mikro," ujar Panglima TNI dalam keterangan tertulis, Selasa.