Menkes Sebut Sudah Terbitkan SK untuk Tuntaskan Klaim RS yang Tertunda

"SK nya itu SK Nomor HK.01.07/Menkes/391/2020 saya minta nanti dikoordinasikan dengan pak Wakil Menkes agar klaim ini bisa diselesaikan paling lambat di bulan April," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (9/2/2021).

Hal tersebut ia sampaikan untuk menjawab banyaknya pertanyaan dari anggota Komisi IX mengenai laporan klaim beberapa rumah sakit yang belum dicairkan atau tertunda.

Awalnya Budi menjelaskan bagaimana proses klaim rumah sakit masuk kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurutnya, klaim tersebut dikirim melalui BPJS Kesehatan. Dari yang sudah masuk, kata dia, sampai saat ini sudah ada Rp 3 triliun yang siap dibayarkan.

"Tapi ada juga memang yang belum selesai karena masih dispute. Yang masih dispute ini sebagian besar karena berkas pengajuannya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kriteria penjaminan," ujarnya.

Terkait dengan klaim yang masih dispute, Budi khawatir apabila dibayarkan akan menjadi masalah dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Namun, ia menyadari bahwa klaim yang belum cair tak bisa ditunda terus menerus. Setidaknya, kata dia, harus ada keputusan apakah klaim akan dibayarkan atau tidak.

Oleh karena itu, Budi menuturkan bahwa Kemenkes sudah membentuk tim penyelesaian dispute yang tertuang dalam SK Menkes tersebut.

"Kami harapkan bisa mempercepat penyelesaian dispute pembayaran klaim rumah sakit ini," tambah dia.

Sebelumnya, beberapa anggota Komisi IX DPR menanyakan perihal klaim rumah sakit yang masih belum dibayarkan.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar Dewi Asmara mengatakan, ada keluhan dari rumah sakit yang diwakili oleh Persatuan Seluruh Rumah Sakit Indonesia (Persi) bahwa terkait keterlambatan klaim.

"Kemenkes mengelola anggaran klaim rumah sakit yang menangani covid-19 itu sebesar Rp 21,06 triliun. Proses verifikasi klaimnya dibantu oleh BPJS Kesehatan. Ketika kami adakan kunjungan kerja, ada keluhan dari rumah sakit yang diwakili Persi, bahwa keterlambatannya itu ada. Dan kami yakin, itu mewakili di seluruh Indonesia," ungkap Dewi dalam rapat kerja sehari sebelumnya, Senin (8/2/2021).

Selain itu, Dewi juga mendapat laporan dari BPJS Kesehatan, terdapat 38 persen klaim yang tidak sesuai kriteria.

Sehingga, perlu dijelaskan kepada rumah sakit terkait status klaim yang tidak sesuai tersebut.
Mendapat laporan itu, Dewi meminta agar Kemenkes secara terbuka menjelaskan kepada publik terkait seluk-beluk klaim rumah sakit.

"Sehingga ada pemahaman dari isu klaim ini. Jadi jangan satu sisi, pemerintah hanya bisa meminta rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan untuk Covid, padahal, pemerintah masih memiliki tunggakan kepada rumah sakit," kata dia.