Salin Artikel

Kementerian PPPA: 5 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut ada 5 juta anak yang belum memiliki akta kelahiran. Saat ini, jumlah anak tercatat ada sebanyak 84,4 juta.

Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Kementerian PPPA Endah Sri Rejeki mengatakan, berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sudah 93 persen anak Indonesia mempunyai akta kelahiran.

"Berarti sekitar 6 persen anak-anak Indonesia yang masih belum punya (akta kelahiran). Kalau jumlah anak-anak Indonesia 80 juta sekian, berarti masih ada 5 juta sekian anak yang tidak punya akta," ujar Endah, dalam rapat koordinasi akta kelahiran anak secara virtual, Selasa (9/2/2021).

Endah mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran masih tinggi.

Antara lain, sulitnya kondisi geografis sehingga tidak terjangkau pelayanan.

Termasuk juga terkait akses internet apabila pelayanan dilakukan secara daring sehingga masyarakat kesulitan mendaftar.

"Kemudian lokasi pelayanan akta kelahiran yang jauh dari masyarakat. Mungkin ada faktor budaya dan sosial, adat istiadat setempat. Mungkin juga masih kurangnya pemahaman masyarakat punya akta kelahiran itu. Ini masih jadi PR kita semua," kata dia.

Selain itu, kata dia, ada beberapa temuan di daerah bahwa sebagian masyarakat sebenarnya memahami pentingnya akta kelahiran, tetapi terkendala status perkawinannya.

Hal itu pun membuat masyarakat enggan mengurus akta kelahiran.

Termasuk juga informasi terkait fungsi dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang belum banyak diketahui masyarakat.

Endah juga mengungkap akan ada banyak risiko yang berpotensi terjadi anak apabila tidak memiliki akta kelahiran.

"Karena itu kita memang harus bersama-sama terus berupaya untuk memenuhi hak anak atas akta kelahiran," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/12032361/kementerian-pppa-5-juta-anak-belum-memiliki-akta-kelahiran

Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke