Salin Artikel

Wapres Minta Evaluasi Menyeluruh Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia

Pasalnya, saat ini percepatan penyederhanaan birokrasi merupakan agenda prioritas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi.

Permintaan tersebut disampaikan mengingat masih banyaknya tantangan dalam mengoptimalkan upaya tersebut.

"Saya ingin kita melakukan evaluasi yang menyeluruh atas road map reformasi birokrasi yang ada," ujar Ma'ruf ketika pemimpin rapat Reformasi Birokrasi dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TI-RBN), dikutip dari siaran pers, Selasa (9/2/2021).

Ma'ruf juga meminta Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk mengkaji kembali program-program agar disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Situasi saat ini terjadi perubahan yang drastis yang serba cepat dan dinamis.

Dengan demikian, penyusunan kembali program jangka pendek dan menengah dapat menentukan perubahan-perubahan tersebut sesuai kondisi saat ini.

"Menyusun kembali program jangka pendek dan menengah yang benar-benar menentukan bagi terjadinya perubahan sesuai tuntutan situasi terkini, baik di dalam maupun luar negeri yang penuh disrupsi," kata dia.

Ma'ruf Amin pun mengakui bahwa masih ada kelemahan birokrasi yang belum bisa teratasi.

Meskipun begitu, terdapat beberapa capaian positif sejak pandemi Covid-19 di Tanah Air terjadi.

"Secara makro tercatat tingkat ekonomi per kuartal membaik meski secara tahunan berkontraksi sekitar 2,07 persen, penyerapan anggaran mencapai 96 persen dari pagu APBN, kemudian penyaluran bansos dan bantuan UMKM yang mencapai hampir 100 persen," kata dia.

Di samping itu, indeks persepsi korupsi Indonesia juga dikatakannya mengalami penurunan peringkat yang cukup signifikan berdasarkan laporan Transparency International.

Semula, Indonesia berada di peringkat 85 tahun 2019 ke 102 pada tahun 2020.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah instansi pemerintah yang mendapatkan status Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

"Masalah reformasi birokrasi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting dan kunci dari semua perbaikan," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/09/11184481/wapres-minta-evaluasi-menyeluruh-road-map-reformasi-birokrasi-indonesia

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke