Salin Artikel

Tingginya Angka Kematian Jadi Alasan BPOM Bolehkan Lansia Disuntik Vaksin Sinovac

Langkah ini diambil lantaran tingginya angka kematian akibat Covid-19 pada kelompok lansia di Indonesia, yakni sekitar 47,3 persen, sebagaimana data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

"Menjadi keharusan tentunya bagi pemerintah untuk menetapkan pemberian penggunaan vaksin yang tersedia, yaitu saat ini adalah CoronaVac (Sinovac) menjadi prioritas untuk juga diberikan kepada kelompok lansia," ujar Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito dalam konferensi pers, Minggu (7/2/2021).

Di samping itu, hasil positif uji klinis vaksin Sinovac yang berlangsung di China dan Brasil juga turut menjadi alasan BPOM menerbitkan izin pemberian vaksin terhadap kelompok lansia.

Dalam uji klinis fase 1 dan fase 2 dengan subyek lansia sebanyak 400 orang di China menunjukkan, vaksin Sinovac meningkatkan imunogenisitas atau kadar antibodi sebanyak 97,98 persen setelah 28 hari pemberian dosis vaksin.

Sementara, uji klinis fase 3 di Brasil, yang juga menggunkan subyek lansia sebanyak 600 orang menunjukkan, bahwa pemberian dosis vaksin kepada seseorang yang berusia di atas 60 tahun aman.

"Tidak ada efek samping berupa kematian, atau efek samping serius derajat tiga yang dilaporkan," kata Penny.

Setelah menganalisa temuan tersebut, BPOM kemudian memutuskan untuk menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk lansia di Indonesia.

Penerbitan izin ini pun diharapkan dapat menekan angka kematian pada kelompok lansia di Tanah Air.

"Diharapkan angka kejadian infeksi dan angka kematian manusia akibat infeksi Covid-19 ini dapat menurun," imbuh Penny.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/07/18001951/tingginya-angka-kematian-jadi-alasan-bpom-bolehkan-lansia-disuntik-vaksin

Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke