Saat Jokowi Bahas PPKM Berskala Mikro dengan 5 Gubernur

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membahas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro bersama lima gubernur, pada Rabu (3/2/2021).

Lima kepala daerah yang hadir yakni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Bali Wayan Koster.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan PPKM di Jawa dan Bali yang sudah diperpanjang hingga dua kali belum efektif menekan laju penularan Covid-19. Jokowi menilai perlu adanya PPKM berskala mikro, yang diterapkan mulai dari RT/RW.

"Sehingga saya sampaikan PPKM di level mikro, yakni di level kampung, desa, RW dan RT itu penting," kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan pentingnya memperkuat upaya 3T (testing, tracing, treatment) atau pengetesan, pelacakan dan perawatan.

Ia meminta perbandingan tes dan telusur dilakukan dengan rasio 1:30. Artinya, pelacakan dilakukan terhadap 30 orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19.

"Yang tidak kalah pentingnya dari sisi pemerintahan itu testing, tracing dan treatment (3T)," tuturnya.

PPKM skala mikro mulai 9 Februari

Kebijakan PPKM berskala mikro akan dimulai pada 9 Februari 2021. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Alexander Ginting mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memutuskan PPKM skala mikro mulai pekan depan.

Alexander mengatakan, salah satu tujuan PPKM berskala mikro ini yakni memperbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu, seperti di tingkat desa atau kelurahan.

"Berdasarkan keputusan presiden bahwa mulai 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM berskala mikro," ujar Alexander dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2/2021).

Lewat kebijakan PPKM skala mikro, tiap desa didorong mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping puskesmas serta tim pelacak penyebaran Covid-19

Ia mengatakan, salah satu tugas posko adalah mengawasi dan mengantarkan makanan bagi warga setempat yang menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

"Harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak. Sehingga mereka yang diisolasi harus 14 hari dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi," ujarnya.

Alexander pun mengingatkan pembenahan penanganan Covid-19 ini bukan hanya tanggung jawab petugas kesehatan, melainkan seluruh pihak lain yang terkait.

"Karena itu, kita harus intervensinya sampai ke daerah yang paling jauh, ke rakyat pedesaan. Maka, dibuatlah sekarang programnya PPKM berskala mikro," ucapnya.