Sekjen Tegaskan Demokrat Tak Pernah Tuduh Menteri Terlibat Kudeta

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan pihaknya tidak pernah menuduh sejumlah pejabat pemerintahan terlibat dalam upaya pengambilalihan posisi ketua umum atau kudeta.

"Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD (gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat)," kata Riefky dalam keterangan pers, Jumat (5/2/2021).

Riefky mengungkapkan, dugaan keterlibatan sejumlah menteri itu berasal dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan beberapa pihak lain yang menjadi inisiator kudeta.

Dugaan tersebut, kata Riefky, disampaikan Moeldoko kepada sejumlah kader Partai Demokrat.

"Sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," ujar Riefky.

Menurut Riefky, melalui surat yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo, Senin (1/2/2021, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keyakinan bahwa para pejabat itu tidak mengetahui soal kudeta.

"Ketum AHY juga menyampaikan pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik," katanya.

Riefky mengatakan, Partai Demokrat tetap menghormati Jokowi dan tidak ingin para pejabat tersebut mendapatkan fitnah.

Ia juga berterima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang telah menepis tudingan terlibat kudeta.

Riefky mengatakan, hal itu membuktikan keyakinan Partai Demokrat jika para pejabat negara itu tidak terlibat.

"Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya GPKPD, apalagi terlibat," kata Riefky.

Sebelumnya, Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.

Kemudian, politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik, melalui akun Twitter-nya @RachlandNashidik, menyebut dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, Moeldoko mengeklaim mendapat restu dari sejumlah pejabat negara.

Restu itu didapat dari Mahfud MD, Yasonna Laoly, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai. 

Secara terpisah, Mahfud menegaskan posisinya dalam pemerintahan tidak bisa digunakan untuk memberikan restu pengambilalihan kepemimpinan partai.