Molornya Pengesahan Prolegnas Prioritas dan Alasan DPR yang Tak Jelas...

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pun mempertanyakan alasan tidak kunjung disahkannya Prolegnas 2021 dan menilai DPR tidak transparan terkait hal tersebut.

"Tidak jelasnya alasan belum disahkannya Prolegnas 2021 dalam sidang Paripurna DPR merupakan cerminan proses yang tidak transparan," kata peneliti PSHK Fajri Nursyamsi, Kamis (4/2/2021).

Molornya pengesahan Prolegnas itu dipersoalkan karena Prolegnas 2021 sebetulnya telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat Badan Legislasi pada 14 Januari 2021 lalu.

Fajri mengatakan, secara yuridis, keterlambatan pengesahan Prolegnas 2021 juga melanggar UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan penyusunaan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU tentang APBN.

Sementara, RUU APBN harus ditetapkan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran dimulai atau pada bulan Oktober setiap tahunnya.

"Bahkan, idealnya Prolegnas sebagai instrumen perencanaan UU, harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, khususnya dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN 2021," kata Fajri.

Fajri mengatakan, dokumen perencanaan yang tidak sinkron dapat berdampak pada tidak efektifnya dukungan pembentukan UU terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran di tahun 2021.

"Keterlambatan pengesahan tersebut semakin menurunkan kewibawaan Prolegnas sebagai dokumen perencanaan yang harus menjadi rujukan dalam pelaksanaan kinerja DPR dan Pemerintah," kata Fajri.

Desakan serupa juga disampaikan peneliti Forum Masyrakat Peduli Parlemen Lucius Karius.

Lucius berpendapat, gerak cepat DPR dalam menjalankan kinerja legislasinya selama ini hanya dipicu oleh rancangan undang-undang yang sesuai dengan kepentingan partai.

"Di tahun-tahun sebelumnya kinerja legislasi DPR yang buruk cenderung dipicu oleh karena mereka selalu terlihat 'gercep' hanya untuk RUU yang berkorelasi langsung dengan kepentingan partai atau elite oligarki. Kali ini mereka nampak belum berubah," kata Lucius, Rabu (3/1/2021).

Ia mengatakan, pro kontra terkait revisi UU Pemilu dipicu oleh kalkulasi politik partai-partai dalam menghadapi Pemilu 2024 yang akan sangat ditentukan lewat revisi UU tersebut.

"Tentu saja jika benar alasannya karena kontroversi UU Pemilu, maka kita jelas harus menyalahkan DPR yang selalu menjadikan kepentingan pragmatis mereka sebagai ukuran prioritas legislasi," kata Lucius.

Lucius dan Fajri sama-sama menyayangkan lambatnya pengesahan daftar RUU prioritas karena ada sejumlah RUU krusial yang sebenarnya perlu segera dibahas seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Lambatnya pengesahan Prolegnas 2021 juga diprediksi akan membuat target legislasi DPR pada tahun ini tidak akan tercapai seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya menyatakan, pengesahan Prolegnas 2021 menunggu jadwal digelarnya rapat paripurna DPR oleh Pimpinan DPR.

"Kami menunggu Pimpinan DPR mengagendakan rapat paripurna, karena sudah diambil keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR," kata Willy, Kamis (4/2/2021) seperti dikutip Antara.

Terkait RUU Pemilu yang dianggap sebagai biang kerok, Willy mengatakan, RUU Pemilu masih dalam proses harmonisasi di Baleg DPR.

Baleg, kata dia, telah menggelar rapat dengar pendapat umum yang mengundang pakar untuk menampung gagasan terkait RUU Pemilu.

Ia mengatakan, RUU Pemilu belum masuk dalam tahapan pembahasan karena masih menunggu DPR untuk mengesahkan di paripurna.

"RUU Pemilu saat ini sedang diharmonisasi di Baleg, namun Prolegnas 2021 belum disahkan di rapat paripurna. Ibarat mobil belum bisa jalan kalau belum distarter," kata Willy.