Prolegnas 2021 Tak Kunjung Disahkan, Baleg: Kami Tunggu Pimpinan Agendakan Rapat Paripurna

"Kami menunggu Pimpinan DPR mengagendakan rapat paripurna, karena sudah diambil keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR," kata Willy, Kamis (4/2/2021) seperti dikutip Antara.

Willy mengatakan, Baleg telah mengambil keputusan bersama pemerintah dan DPD RI terkait Prolegnas Prioritas 2021.

Sehingga, menurut dia, saat ini tinggal menunggu keputusan yang akan diambiil dalam Rapat Paripurna di DPR.

"Prolegnas 2021 belum disahkan di rapat paripurna. Di Bamus DPR sudah dibuat agendanya, tetapi belum dibawa ke paripurna," ujar Willy.

Ia juga mengatakan, dalam Prolegnas Prioritas 2021, ada Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu yang perlu segera diambil keputusan agar dapat dibahas bersama.

Saat ini RUU Pemilu masih dalam proses harmonisasi di Baleg DPR.

Adapun Baleg, kata dia, juga telah menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang mengundang para pakar.

Kendati demikian, Willy menilai, RDPU itu hanya sebatas menampung gagasan para pakar terkait RUU Pemilu.

Ia mengatakan, RUU Pemilu belum masuk dalam tahapan pembahasan karena masih menunggu DPR untuk mengesahkan di paripurna.

"RUU Pemilu saat ini sedang diharmonisasi di Baleg, namun Prolegnas 2021 belum disahkan di rapat paripurna. Ibarat mobil belum bisa jalan kalau belum distarter," kata Willy.

Senada dengan Willy, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan, proses dan tahapan Prolegnas 2021 saat ini sedang ada dalam tahap menunggu pimpinan DPR mengagendakan rapat paripurna.

"Tinggal menunggu penjadwalan untuk ditetapkan di paripurna," kata Supratman singkat saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (4/2/2021). 

Sebelumnya, Baleg DPR telah menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021 dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

"Sekali lagi saya ingin bertanya apakah rancangan undang-undang prolegnas prioritas 2021 dan prolegnas perubahan 2020-2024 bisa kita setujui dengan catatan?," tanya Supratman saat memimpin rapat.

"Setuju," jawab semua anggota yang hadir.

Supratman mengatakan, dari jumlah usulan RUU sebelumnya yakni sebanyak 36 RUU, Baleg dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan empat RUU dari Prolegnas prioritas 2021.

Keempat RUU itu adalah RUU tentang Jabatan Hakim yang diusulkan Komisi III, RUU tentang Bank Indonesia yang diusulkan Baleg ataupun DPR RI.

Kemudian, RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang diusulkan oleh DPR dan RUU tentang Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh DPR dan anggota.