IAKMI Nilai PPKM Belum Bisa Disebut Berhasil atau Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Agustin Kusumayati mengatakan, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum bisa disebut berhasil maupun gagal.

Agustin mengatakan, untuk melihat keberhasilan PPKM tidak bisa mengacu pada jumlah kasus yang terjadi selama 11-25 Januari. Namun, harus mengacu pada kasus Covid-19 pada dua pekan hingga satu bulan setelahnya.

PPKM jilid I mulai dilaksanakan sejak 11 Januari sampai 25 Januari 2020.

"Belum (berhasil atau gagal). Jadi kalau kita ingin melihat hasil PPKM, lihat dua minggu sampai satu bulan ke depan. Sekarang belum kelihatan efeknya PPKM tersebut," kata Agustin, dalam diskusi Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (3/2/2021).

Agustin menjelaskan, jika seseorang terpapar Covid-19 pada 11 Januari maka gejala yang timbulkan akan muncul 5 sampai 6 hari. Kemudian dinyatakan positif Covid-19 dari hasil pemeriksaan laboratorium setelah 9 hari.

Di samping itu, Agustin mengatakan, pihaknya dilibatkan dalam mendesain kebijakan PPKM dan penanganan Covid-19. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan optimal.

"Jadi saya mau mengatakan bukannya tidak dilibatkan (pemerintah) tetapi apa yang kita ambil sebagai sebuah pilihan itu implementasinya belum seperti apa yang kita harapkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agustin mengatakan, pemerintah harus belajar dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pada awal pandemi melanda di Indonesia.

Ketika itu, lanjut dia, pemerintah berhasil mengendalikan mobilitas masyarakat. Namun, terlalu cepat melaksanakan kelonggaran sehingga kasus Covid-19 tidak terkendali.

"Tapi kita tak usah lihat ke belakang, kita lihat ke depannya seperti apa," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan pada 11-25 Januari 2021 belum efektif menekan laju penularan Covid-19.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Karena itu, ia meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi di lapangan.