Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra

Apa yang melatarbelakangi judul kali ini mungkin bisa jadi bagian dari pro dan kontra. Tapi tanda-tandanya semakin jelas. Apalagi jika dikaitkan dengan proyeksi ke depan.

Bukan tak mungkin akan ada kutub baru yang akan terbentuk pada 2022 yang mencairkan suasana politik di Indonesia. Apa itu?

Program Aiman di Kompas TV yang tayang senin (1/2/2021) pukul 20.00 sengaja mengangkat topik ini sebagai permulaan dari perubahan kutub politik yang terus bergerak menuju Pilpres 2024.

Kondisi saat ini yaitu pandemi Covid-19 yang seolah tak berujung menjadi bumbu dalam dinamika perubahan kutub itu. Segala daya dan upaya terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menangani pandemi.

Nah, di tengah daya upaya itu, tiba-tiba terdengar suara sumbang dari kader Gerindra Jakarta terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Padahal, 4 tahun kebersamaan Anies-Gerindra selama ini terlihat baik-baik saja.

Gerindra adalah partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada Jakarta 2017. Anies-Sandi menang atas Ahok-Djarot. Ketika Sandi mundur sebagai wakil gubernur untuk maju Pilpres 2019 sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo, pengganti Sandi pun adalah kader Gerindra, Riza Patria.

Dua sinyal pecah kongsi

Sinyal pertama adalah pernyataan Ali Lubis, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Jakarta Timur. Sayang, ia tak bersedia diwawancara Aiman. Apa yang disampaikan Ali Lubis adalah sebentuk serangan pada Gubernur yang disokong partainya. Isunya terkait penanganan pandemi di Ibu Kota.

Melalui tulisan dan video, Ali Lubis mengatakan bahwa Anies sudah menyerah menangani Covid-19. Angka kasus Covid-19 di Indonesia memang terus meningkat.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," kata Ali Lubis dalam keterangan tertulisnya (25/1/2021).

Pernyataan Ali merespons sikap Pemda DKI Jakarta yang meminta pusat menangani koordinasi fasilitas kesehatan di Jakarta mengingat layanan kesehatan di Jakarta terbebani oleh pasisen dari luar Jakarta. 

Pernyataan Lubis menimbulkan tanda tanya. Selama ini Gerindra adalah pembela utama Anies.

Sinyal kedua adalah soal pembahasan revisi UU Pemilu. Dalam draf yang beredar Pilkada 2022 dan 2023 akan kembali dihidupkan.

Pilkada 2022 dan 2023 ini dianggap banyak kalangan akan menyelamatkan para jagoan survei Capres 2024 yang bakal kehilangan panggung di dua tahun tersebut. Sebut saja, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indarparawansa.

Tetap menjabat sebelum Pilpres 2024 adalah keuntungan dari sisi publikasi sebab mereka akan tetap berada di pusat sorotan pemberitaan. Itu yang terjadi pada Jokowi yang berada di pusat pemberitaan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 sebelum akhirnya menang Pilpres 2014.

Peta dukungan terakhir, partai yang mendukung Pilkada 2022 dan 2023 adalah Partai Golkar, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.

Sementara yang menolak dan tetap mengacu pada aturan sebelumnya, yakni Pilkada dan Pemilu serentak di tahun 2024 adalah PDI Perjuangan, PKB, PAN, PPP.

Di mana posisi Gerindra? Sampai saat ini partai pimpinan Prabowo Subianto itu belum menentukan sikap.

Spekulasi dan janji di Istana Batu Tulis

Spekulasi soal alasan dukung dan tidak mendukung Pilkada 2022 dan 2023 bermacam-macam. Mereka yang tidak mendukung berpendapat sebaiknya energi bangsa ini dikerahkan untuk fokus menanggulangi pandemi.

Ada juga spekulasi yang menyebut bahwa dua pelaksanaan Pilkada itu tidak didukung dengan alasan mengganjal para jagoan survei.

Mungkinkah ini merupakan efek perjanjian Batu Tulis yang tertunda pada 2014 dan berharap bisa terealisasi di 2024?

Perjanjian Batu Tulis adalah perjanjian yang dibuat antara Capres Megawati Soekarnoputri dan Cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2009.

Disebutkan dalam salah satu poin isi perjanjian tersebut, Megawati Soekarnoputri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2014.

Terlepas dari perdebatan politik soal kekuasaan, perlu dipikirkan dengan kepala dingin soal Pilkada dan Pemilu serentak 2024.

Dua hajatan politik itu wacananya digelar di dua bulan yang berbeda. Pilpres dan pileg rencananya April 2024, disusul Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada November 2024.

Selayaknya bukan kekuasaan yang jadi pertimbangan paling depan tapi keselamatan warga yang jadi perhitungan. Jangan sampai terulang kabar yang tak mengenakkan, ada banyak yang meninggal karena kelelahan, atau pertimbangan lainnya yakni soal gugatan dan tantangan masalah keamanan.

Saya Aiman Witjaksono.
Salam!