Salin Artikel

Menko PMK Minta Perempuan dan Anak Diutamakan dalam Penanganan Bencana

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat berkunjung ke lokasi terdampak gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, Kamis (28/1/2021).

Menurut Muhadjir, jaminan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak tidak boleh diabaikan dalam keadaan apapun.

"Kita ingin membangun paradigma baru dalam penanganan bencana yaitu perempuan dan anak harus diutamakan," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Jumat (29/1/2021).

Muhadjir mengatakan, perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai macam dampak akibat gempa.

Oleh karena itu, berbagai kebutuhan perempuan dan anak, seperti sanitasi, sandang, hingga makanan yang bergizi harus dipenuhi dengan baik.

"Kita tahu bahwa untuk perempuan itu mulai dari hamil, melahirkan, menyusui, tiap bulan juga ada masalah menstruasi. Itu harus semua tercover seluruh kebutuhannya. Tidak boleh terabaikan," kata dia.

Sementara bagi anak, kata Muhadjir, di posko pengungsian agar dipastikan mereka tidak mudah terpapar penyakit.

Begitu pun dengan asupan gizi makanannya harus terpenuhi dan baik selama di pengungsian.

Meski demikian, Menko PMK mengapresiasi penanganan pengungsi gempa di Sulawesi Barat yang telah memerhatikan dengan baik kebutuhan perempuan dan anak itu.

Antara lain posko pengungsian di Kabupaten Majene yang memberikan perlakuan khusus untuk pengungsi perempuan, seperti ruangan khusus untuk ibu menyusui dan ruang khusus untuk perempuan lansia.

Diketahui, gempa bumi besar dengan kekuatan magnitudo 5,9 dan magnitudo 6,2 mengguncang Provinsi Sulawesi Barat pada 14 dan 15 Januari 2021.

Gempa tersebut berdampak serius di dua kabupaten, yakni di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene.

Adapun dalam kunjungan tersebut Muhadjir didampingi oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Sestama BNPB Harmensyah, dan jajaran pejabat Kemenko PMK serta pejabat terkait.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/29/11053951/menko-pmk-minta-perempuan-dan-anak-diutamakan-dalam-penanganan-bencana

Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke