Salin Artikel

1 Juta Kasus Covid-19 dan Respons Pemerintah...

Justru, penularan virus corona terus meluas. Jumlah kasusnya bahkan menembus 1 juta per Selasa (26/1/2021). 

Angka tersebut merupakan akumulasi sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Merespons angka ini, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menggelar rapat terbatas.

Salah satu yang turut menghadiri rapat yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Usai rapat, Menkes pun menyampaikan sejumlah pesan.

Ia menyebut bahwa ada dua makna di balik angka Covid-19 yang kasusnya sudah lebih dari 1 juta.

"Angka ini membuat kita harus merenung dan ada dua momen penting yang harus kita sadari," kata Budi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Makna pertama, kata Budi, saatnya Indonesia untuk berduka. Sebab, dengan terus meningkatnya kasus, banyak sekali pasien yang meninggal dunia.

Bahkan, sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan gugur dalam menghadapi pandemi ini.

"Dan mungkin sebagian dari keluarga dekat dan teman dekat sudah meninggalkan kita. Itu momen pertama yang harus kita lalui bahwa ada rasa duka yang mendalam dari pemerintah, dari seluruh rakyat Indonesia atas angka ini," ujar Budi.

Makna kedua, kerja ekstra keras mesti terus dilanjutkan. Dengan cara demikian, pengorbanan yang sudah dilakukan para tenaga kesehatan tidak menjadi sia-sia.

Menurut Budi, 1 juta kasus Covid-19 memberikan indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah harus bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi dengan lebih keras lagi.

"Angka 1 juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersama dengan pemerintah bekerja bersama untuk atasi pandemi ini dengan lebih keras lagi. Kita teruskan kerja keras kita," ujar Budi.

Dua langkah kerja ekstra

Budi pun meminta seluruh masyarakat bekerja keras mengurangi laju penularan virus corona. Ia menyebutkan, setidaknya ada dua langkah besar yang harus ditempuh.

"Ada dua hal yang harus kita lakukan bersama-sama, ada dua hal, kerja keras, sangat keras, dan ekstra keras bersama-sama," kata dia.

Langkah pertama, menerapkan disiplin protokol kesehatan pencegahan virus.

Budi mengakui bahwa disiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak bukan hal yang mudah.

Oleh karenanya, upaya tersebut harus dilakukan secara berbarengan antara masyarakat dan seluruh komponen pemerintah.

"Kita harus memastikan, kita harus bekerja keras mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan keluarga kita, dan seluruh rakyat yang ada di lingkungan kita agar kita disiplin protokol kesehatannya kita patuhi," ujar Budi.

Langkah kedua yakni bekerja keras melakukan testing, tracing, dan treatment (3T). Budi berjanji Kementerian Kesehatan akan memastikan proses 3T berjalan dengan baik.

Menurut dia, testing dan treatment yang masif akan mengurangi laju penularan virus. Sebab, masyarakat yang terpapar virus corona dapat segera diketahui.

Sementara, dengan menyediakan tempat isolasi yang nyaman bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19, angka kesembuhan dapat ditingkatkan.

Dengan demikian, kasus kematian akibat virus corona juga bisa ditekan.

"Tujuannya hanya satu, mengurangi laju penularan, flattening. Dengan ini kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini," kata Budi.

Budi mengatakan, jika laju penularan virus dapat dikendalikan maka beban berat fasilitas pelayanan kesehatan dapat dikurangi.

Dengan demikian, pihak-pihak terkait, termasuk tenaga kesehatan, punya waktu lebih banyak dalam merespons pandemi ini.

"Kita bisa secara gradual mengurangi penularan virus ini sampai insya Allah satu saat kita bisa menghilangkannya sama sekali atau mengeradikasi virus ini," kata Budi.

Percepatan vaksinasi

Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dibutuhkan percepatan dan keserempakan program vaksinasi Covid-19 untuk membangun kekebalan kelompok atau herd immunity.

Semakin cepat herd immunity terbentuk, semakin cepat pula pandemi berakhir.

"Perlu ada kecepatan. Itu kuncinya kenapa perlu cepat dilakukan vaksinasi kepada dua pertiga populasi agar memiliki antibodi," kata Tito saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Senin (25/1/2021).

Tito mengatakan, perlu ada keserempakan antara pemerintah pusat, daerah, hingga ke tingkat desa untuk melakukan mobiliasi vaksinasi.

Mobilisasi yang dimaksud misalnya terkait kesiapan pemerintah daerah dalam menggelar vaksinasi, termasuk penyiapan infrastruktur yang memadai.

"Dimobilisasi infrastruktur mulai fasilitas kesehatannya, pengadaan vaksinatornya, kemampuan mereka untuk melakukan vaksin," ujarnya.

Mendagri juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi program pengendalian penyebaran Covid-19.

Evaluasi itu, kata dia, bisa dilakukan melalui pembentukan tim yang bertugas untuk melihat kontributor penyebaran kasus.

"Tiap-tiap daerah belum tentu kontributor peningkatan angka positive rate itu sama, belum tentu sama," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Selasa (26/1/2021).

"Oleh karena itu, tiap-tiap kota itu memiliki tim yang bekerja untuk mendalami, mengevaluasi apa kontributor utama dari kenaikkan angka di daerah Bapak dan Ibu sekalian," ujar dia.

Lewati 1 juta kasus

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Selasa (26/1/2021) pukul 12.00 WIB, total ada 1.012.350 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak diumumkannya kasus perdana pada 2 Maret 2020.

Jumlah itu muncul setelah ada penambahan 13.094 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Data yang sama juga menunjukkan ada penambahan pasien sembuh Covid-19 sebanyak 10.868 orang dalam sehari.

Sehingga, total pasien sembuh dari Covid-19 kini berjumlah 820.356 orang sejak awal pandemi.

Kendati demikian, jumlah pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 juga masih terus bertambah.

Data juga menunjukkan ada penambahan 336 pasien Covid-19 yang tutup usia dalam 24 jam terakhir.

Dengan demikian, angka kematian Covid-19 di Indonesia saat ini berjumlah 28.468 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/27/06405851/1-juta-kasus-covid-19-dan-respons-pemerintah

Terkini Lainnya

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Anggota Komisi VIII Kritik Kemensos karena Tak Hadir Rapat Penanganan Bencana di Sumbar

Nasional
PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

PAN Tak Mau Ada Partai Baru Dukung Prabowo Langsung Dapat 3 Menteri

Nasional
Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke