Salin Artikel

RS Daerah Tutup Layanan Covid-19 karena Penuh, Ketua MPR Minta Koordinasi dengan Swasta

Bambang meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan rumah sakit swasta dalam menentukan tempat untuk menambah ruang isolasi bagi pasien Covid-19.

"Dengan mempertimbangkan layanan dan fasilitas lain yang dialihfungsikan agar tidak mengganggu layanan ataupun fasilitas yang sedang berjalan sebelumnya," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Kamis (21/1/2021).

Bambang meminta pemerintah daerah bekerja sama dengan semua pihak rumah sakit untuk memetakan slot rumah sakit rujukan Covid-19 sehingga dapat diketahui keterisian tempat tidur di rumah sakit tersebut.

Hal ini, kata Bambang, akan membantu masyarakat yang terpapar Covid-19 untuk segera mendapatkan perawatan terbaik.

"Termasuk kepada pasien tanpa gejala, agar pasien covid-19 mendapatkan perawatan medis terbaik hingga pulih, dan tidak perlu harus kesulitan atau lama menunggu info rumah sakit rujukan," ujar dia. 

Lebih lanjut, Bambang meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sama melaksanakan program jangka panjang dalam penanganan Covid-19, terutama memastikan ketersediaan ruang isolasi bagi pasien Covid-19.

"Mengingat Covid-19 merupakan pandemi yang harus diputus mata rantainya melalui kerjasama dari seluruh pihak," kata dia.

Sejak Senin (18/1/2021), Rumah Sakit Umum Daerah Sogaten Kota Madiun menutup sementara pelayanan pasien Covid-19.

Keputusan tersebut diambil karena ruang isolasi pasien Covid-19 sudah penuh.

Padahal, RSUD Kota Madiun telah menambah ruang isolasi dengan menjadikan ruang paviliun sebagai tempat isolasi pasien Covid-19.

“Penutupan itu bersifat sementara dan tidak tetap. Kalau ada pasien (Covid-19) yang pulang maka dibuka lagi,” ujar Direktur RSUD Sogaten Kota Madiun, Agus Nurwahyudi yang dihubungi Kompas.com, Selasa (19/1/2021).

Ia mengatakan, karena paviliun dijadikan ruang isolasi, maka pihak rumah sakit tidak menerima pasien umum VIP.

“Jadi kami tidak lagi menerima pasien umum VIP,” kata Agus.

Menurut dia, saat ini ruang isolasi Covid-19 berisi 16 orang. Padahal, kapasitas ruangan hanya untuk 13 orang.

Sementara itu, ruangan suspek berisi 12 orang dan rencananya diperbaiki sehingga bisa menampung hingga 12 pasien suspek Covid-19.

Adapun di paviliun ada 12 ruangan dam satu ruangan akan digunakan untuk dua pasien suspek Covid-19.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/22/11061091/rs-daerah-tutup-layanan-covid-19-karena-penuh-ketua-mpr-minta-koordinasi

Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke