Hal tersebut disampaikan Doni saat meninjau lokasi terdampak gempa bumi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono dan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Mamuju, Minggu (17/1/2021).
"Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Doni, dikutip dari siaran pers.
Peringatan Doni tersebut berkaitan dengan isu yang menyebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini BMKG mengharuskan masyarakat keluar dari Mamuju akibat peristiwa gempa tersebut.
Isu lainnya adalah soal informasi hoaks yang menyebutkan akan adanya gempa susulan yang jauh lebih besar dari sebelumnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Ia memastikan bahwa informasi soal imbauan tersebut tidak benar.
"Pemerintah tidak pernah meminta masyarakat untuk keluar dari Mamuju. Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu, yang kami imbau adalah jauhilah bangunan-bangunan yang sudah runtuh,” kata Dwikorita.
“Jauhilah lereng yang rawan longsor dan cukup jauh dari pantai,” lanjut dia.
Sebelumnya BMKG juga telah merilis informasi mengenai adanya potensi gempa susulan, akan tetapi pihaknya memastikan bahwa kekuatannya tidak akan sebesar gempa yang terjadi pada Jumat (15/1/2021) dini hari.
Pihaknya meminta agar masyarakat tetap tenang, namun waspada untuk mengantisipasi adanya potensi gempa susulan tersebut.
Data terakhir, korban akibat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo di Kabupaten Majene dan Kota Mamuju di Sulawesi Barat pada Jumat, yakni sebanyak 46 orang.
Sembilan orang meninggal di Majene dan 37 orang meninggal di Mamuju.
Gempa juga mengakibatkan, sebanyak 826 orang luka-luka dan 415 rumah rusak akibat gempa tersebut.
Gempa yang terjadi di Sulawesi Barat ini sudah ditetapkan pemerintah dengan status tanggap darurat di tingkat provinsi.
https://nasional.kompas.com/read/2021/01/17/13554651/kepala-bnpb-minta-warga-di-wilayah-terdampak-gempa-sulawesi-barat-tak