Menkes: Data Penerima Vaksin Covid-19 Akan Diverifikasi Manual ke Tiap Faskes

Budi menyebut, data akan diverifikasi secara manual melalui dinas kesehatan di daerah-daerah.

"Atas saran bapak/ibu anggota DPR, (kami) melakukan double verifikasi secara manual ke masing-masing faskes. Saya sudah minta semua dirjen kembali melakukan verifikasi melalui dinkes," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Saat ini, target penerima vaksin yang ditetapkan pemerintah yaitu sebanyak 181,5 juta orang.

Budi menjelaskan, data itu diperoleh dari data sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kemenkes.

Selanjutnya, data dicocokkan dengan data Dukcapil Kemendagri untuk memverifikasi alamat dan nomor ponsel. Data juga dicocokkan dengan data di BPJS Kesehatan.

"Terutama untuk melihat data-data komorbid," ujarnya.

Budi mengamini bahwa data yang dimiliki pemerintah mungkin tidak sempurna. Karena itu, Kemenkes juga membuka layanan call center 119.

"Kami membuka fasilitas untuk memperbarui data melalui mekanisme call center 119," tuturnya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan vaksinasi ditargetkan selesai dalam 15 bulan. Namun, menurut Budi, Presiden Joko Widodo meminta bisa dipercepat hingga 12 bulan.

"Kita rencananya 15 bulan, tapi bpk presiden meminta dipercepat 12 bulan," kata Budi.

Budi mengatakan, yang jadi kendala adalah soal ketersediaan vaksin Covid-19. Karena itu, Kemenkes sudah meminta Bio Farma untuk menegosiasikan ke perusahaan-perusahaan produsen vaksin Covid-19 agar bisa mempercepat kedatangan vaksin.

"Yang critical bukan dokter dan vaksinatornya, tapi critical-nya adalah ketersediaan vaksinnya. Kami sedang meminta Bio Farma negosiasi lagi dengan produsen-produsen vaksin agar kita bisa lebih cepat mendatangkan vaksin agar bisa selesai 12 bulan di akhir 2021 ini," ucapnya.