Salin Artikel

Menkes Bingung Data Tenaga Kesehatan Penerima Vaksin Covid-19 Berubah-ubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku masih kebingungan dengan data tenaga kesehatan yang akan menerima vaksin Covid-19.

Menurut Budi, data tenaga kesehatan penerima vaksin yang dimiliki Kementerian Kesehatan masih berubah-ubah.

"Saya tuh bingung sampai sekarang, siapa mau divaksin, datanya goyang-goyang terus. Datanya nakes (tenaga kesehatan) ini," kata Budi dalam acara penandatangan SKB Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (12/1/2021).

Budi mengatakan, Kemenkes hendak memfinalisasi data tenaga kesehatan penerima vaksin sebanyak 1,4 juta. Namun, data tersebut berubah karena ada kelompok dokter residen belum terdata.

"Saya bilang oke udah ada 1,4, ada yang komplain 'oh saya belum masuk'," ujarnya.

Selain data yang berubah-ubah, Kemenkes juga mengalami masalah terkait distribusi vaksin ke rumah sakit.

Permasalahan itu terkait jumlah tenaga kesehatan yang akan menyuntikkan vaksin hingga lemari pendingin tempat menyimpan vaksin.

Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang akan menyuntikkan vaksin, kata Budi, terjadi karena Kementerian Kesehatan kurang mendaftarkan rumah sakit yang akan menggelar penyuntikan.

"Jadi banyak sekali isu vaksinasi yang kita bingung," ucap dia.

Oleh karena itu, Budi menilai, pihaknya masih memerlukan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika agar bisa dengan mudah menerima data-data yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi.

Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pun sudah melakukan penandatangan Surat Keputusan Bersama Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19

Adapun pada Rabu (13/1/2021), program vaksinasi Covid-19 di Indonesia dimulai. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 produksi Sinovac.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/13/13314291/menkes-bingung-data-tenaga-kesehatan-penerima-vaksin-covid-19-berubah-ubah

Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke