Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dinilai Dapat Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani menilai, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dengan di Jawa dan Bali merupakan upaya antisipasi pemerintah terkait lonjakan kasus Covid-19.

Laura mengatakan, kasus harian Covid-19 di Indonesia cukup tinggi dan belum terkendali. Sedangkan, kapasitas fasilitas layakan kesehatan mulai kritis.

“Sehingga dengan adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) baru ini, khususnya untuk daerah-daerah yang disebutkan, di wilayah Jawa dan Bali tentu dapat mengendalikan kasus dengan cepat,” kata Laura saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Laura menuturkan, penyebaran Covid-19 paling banyak disebabkan karena adanya mobilisasi masyarakat.

Apalagi, dengan mengabaikan protokol kesehatan maka mobilisasi yang tinggi dapat berisiko meningkatkan penularan dari Covid-19.

“Dengan adanya PSBB, maka dapat menekan laju mobilisasi masyarakat, sehingga harapannya dapat menurunkan kasus harian,” ucap dia.

Selain itu, menurut Laura, kebijakan tersebut juga dapat membantu mengurangi beban para tenaga kesehatan yang tengah kewalahan menangani pasien.

“Dan bahkan kemungkinan banyak orang yang terpapar Covid-19 dengan gejala berat tidak tertangani secara cepat karena overcapacity dari fasilitas kesehatan sehingga dapat berisiko pada kematian,” ujar Laura.

Kendati demikian, ia menekankan agar kebijakan pembatasan kegiatan benar-benar diimplementasikan di lapangan. Sehingga, memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi penyebaran Covid-19.

“Tentu saja juga diimbangi upaya 3T lebih masif yang disediakan pemerintah dan penerapan 3M yang ketat dan disiplin oleh masyarakat,” kata Laura.

“Dalam PSBB juga memberikan kebijakan untuk menertibkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan,” tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengumumkan akan adanya pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali.

Pembatasan itu akan dilakukan selama 15 hari, mulai 11-25 Januari 2021.

"Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat. Yang harapannya penularan Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi seminimal mungkin," ujar Airlangga dikutip dari tayangan konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).