PDI-P: Blusukan Risma Tidak Terkait dengan Pilkada DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kegiatan blusukan Tri Rismaharini sejak menjabat sebagai Menteri Sosial merupakan bagian dari tugas untuk membantu masyarakat penyandang masalah sosial.

Djarot menegaskan, kegiatan Risma tersebut tidak terkait sama sekali dengan Pilkada DKI Jakarta.

"Tidak ada kaitannya dengan Pilkada DKI yang akan dilaksanakan di tahun 2022," kata Djarot saat dihubungi, Rabu (6/1/2021).

Menurut Djarot, pro dan kontra soal aksi blusukan Risma tidak menjadi masalah. Djarot mengatakan, tradisi untuk menyatu dengan rakyat merupakan bagian dari kultur kepemimpinan di PDI-P.

"Pro, kontra, maupun syak wasangka silakan saja. Tetapi kultur kepemimpinan untuk blusukan sudah menjadi role model di PDI Perjuangan bagi kader partai yang ditugaskan di eksekutif, legislatif, dan struktur partai," jelasnya.

Djarot berpendapat, apa yang dikerjakan Risma semestinya menjadi motivasi bagi Pemprov DKI Jakarta dan daerah lain untuk mengatasi beragam persoalan sosial masyarakat.

"Apa yang dikerjakan oleh Ibu Risma bisa menjadi sarana untuk memotivasi Pemprov dan daerah lain di seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengatasi persoalan masyarakat penyandang masalah sosial," ujar Djarot.

Kegiatan blusukan Risma setelah menjabat sebagai Mensos memang mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, misalnya, Pelaksana Harian Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi.

Ia mengomentari aksi blusukan Risma di Sudirman-Thamrin yang menemukan adanya gelandangan di wilayah tersebut. Irwandi menegaskan, masalah gelandangan atau tunawisma bukan hanya ada di Jakarta, tetapi juga di seluruh kota besar di Indonesia.

"Saya bukan membela diri. Permasalahan tunawisma itu bukan di Jakarta saja. Ke Surabaya deh, di Medan, di Bandung. Ada enggak kota besar yang enggak ada manusiawi gerobak?" kata Irwandi, Selasa (5/1/2021).

Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio menilai kegiatan yang dilakukan eks Wali Kota Surabaya itu tak bisa serta merta dikaitkan dengan pencalonan pada Pilkada DKI dan Pilpres 2024.

Menurut Hendri, Risma ingin lebih memperkenalkan diri ke masyarakat lewat kegiatan blusukan. Selain itu Risma juga hendak memetakan permasalahan dengan turun ke langsung ke lapangan.

Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap blusukan yang dilakukan Risma.

Menurut Hendri, seorang menteri tak bisa melakukan blusukan sepanjang waktu sebab harus merumuskan kebijakan strategis untuk kepentingan makro dan jangka panjang.

Terlebih, kata Hendri, yang menjadi persoalan utama di Kemensos saat ini ialah data dan sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang rawan memunculkan korupsi.

"Yang penting juga dia (Risma) harus mengembalikan atau memperbaiki sistem bansos. Karena kalau waktunya untuk banyak blusukan jadi enggak efektif kerjanya. Kalau soal panggung politik selama kerjanya baik nanti terbentuk sendiri,” tutur Hendri.