Kementerian PPPA Minta Sinergi Masyarakat Hapus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Hal tersebut disampaikan Nahar menanggapi pernyataan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut bahwa hukuman tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak sesuai dengan prinsip HAM.

Menurut Nahar, diskursus terkait kebiri kimia yang melanggar HAM sudah ada sejak 2016, sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Sehingga sebaiknya saat ini pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan masyarakat bersinergi untuk menghapus kasus kekerasan seksual terhadap anak," ujar Nahar kepada Kompas.com, Selasa (5/1/2020).

Nahar meminta seluruh pihak bisa turut fokus terhadap implementasi penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang berpedoman pada HAM.

Salah satunya adalah yang sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tentang hukuman tindakan kebiri kimia.

Nahar menjelaskan, dalam Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam UU HAM hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU.

Dalam hal tindakan kebiri kimia ini, kata dia, UU yang dimaksud adalah UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa," kata Nahar.

"Dengan demikian, UU HAM memperbolehkan pembatasan HAM seseorang. UU 17/2016 juga telah disusun atas prinsip kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa," ujar dia.

Selain itu, kata Nahar, tidak semua pelaku kekerasan seksual akan dikenai tindakan kebiri kimia.

Ia menjelaskan, hanya pelaku yang pernah dipidana yang akan dikenakan tindakan kebiri kimia karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Hal tersebut mengakibatkan jatuhnya korban lebih dari satu orang, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Sebelumnya, Komnas HAM menilai hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak sesuai prinsip HAM.

"Komnas HAM tetap berpendapat, penghukuman kebiri kimia merupakan salah satu bentuk penyiksaan yang tidak seusai dengan prinsip hak asasi manusia," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandra Moniaga dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (4/1/2021).

Komnas HAM menilai, perlu ada pengkajian ulang atas UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan PP Nomor 70 Tahun 2020 tersebut.