Salin Artikel

Dua Pos Menteri Kosong, Reshuffle Dinilai Mendesak Dilakukan

Saan berpendapat, mengulur waktu perombakan kabinet akan menjadi beban untuk pemerintah sendiri.

"Akhir tahun kemungkinan besar memang akan terjadi ya. Karena ada dua pos yang memang harus diganti, kalau tidak cepat diganti akan jadi beban untuk efektivitas kerja kabinet," kata Saan dalam tayangan "Aiman" di Kompas TV, Senin (21/12/2020) malam.

Ia pun mendorong Presiden Joko Widodo agar melakukan perombakan kabinet secara total.

Menurut Saan, selain untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial, presiden juga harus mengganti menteri yang kinerjanya kurang baik atau berpotensi tersandung kasus hukum.

"Kalau akan dilakukan pergantian, kami melihatnya ke depan harus total," tuturnya.

Saan mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkomunikasi dengan Jokowi belakangan ini.

Namun, Saan mengaku tidak tahu apakah perbincangan di antara keduanya termasuk membahas soal perombakan jajaran menteri di kabinet.

Di lain sisi, dia yakin presiden menyampaikan rencana soal perombakan kabinet kepada Partai Nasdem sebagai salah satu partai pengusung.

"Sebagai salah satu partai pendukung dan pengusung, maka ketika akan mengambil keputusan perombakan kabinet hal itu lumrah disampaikan walaupun secara politik selalu mendukung apapun yang dilakukan Pak Jokowi," ujarnya.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menduga perombakan kabinet akan dilakukan pada Rabu Pon, 23 Desember 2020.


Selain karena kebiasaan Jokowi selama ini, Andreas menilai perombakan kabinet mendesak dilakukan segera.

"Bisa jadi (Rabu Pon). Dan kalau kita lihat memang ada tren ke sana. Tapi saya sepakat, ada kebutuhan mendesak untuk dilakukan reshuffle," katanya.

Menurut dia, akan lebih baik jika presiden memulai kerja pemerintah pada 2021 nanti dengan formasi Kabinet Indonesia Maju yang baru.

"Ketika masuk Tahun Anggaran 2021, yang saya lihat perlu ada pergantian pengisian kabinet di awal tahun sehingga menteri mengikuti pembahasan anggaran sejak awal lebih baik," ujar Andreas.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/22/12053501/dua-pos-menteri-kosong-reshuffle-dinilai-mendesak-dilakukan

Terkini Lainnya

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke