Salin Artikel

Mengenal Taj Yasin, Putra KH Maimoen Zubair yang Jadi Kandidat Ketum PPP

Wakil Gubernur Jawa Tengah itu diprediksi akan berhadap-hadapan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dalam Muktamar XI PPP.

Gus Yasin, sapaan akrabnya, merupakan politisi yang berlatar belakang santri. Politisi kelahiran Rembang, Jawa Tengah itu menempuh pendidikan dasar dan menengah di MI Ghozaliyah dan MTs Ghozaliyah.

Selanjutnya ia menempuh pendidikan di MA Al Anwar yang merupakan pondok pesantren asuhan ayahnya. Selepas lulus dari MA Al Anwar, Gus Yasin menjadi pengajar di sana sejak 2010 hingga sekarang.

Gus Yasin lalu memulai karier politiknya dengan aktif menjadi pengurus PPP di Rembang. Lambat laun ia mulai menduduki jabatan pengurus PPP di DPW Jawa Tengah.

Pada Pemilu 2014 ia maju sebagai caleg dari PPP dan terpilih untuk menduduki kursi legsilatif di Jawa Tengah.

Pada 2018, Gus Yasin bersama kader PDI-P sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2018. Koalisi Ganjar-Gus Yasin didukung oleh partai pengusung utama PDI-P dan PPP serta Partai NasDem dan Partai Demokrat.

Ketika itu, pasangan Ganjar-Gus Yasin mampu mengungguli penantangnya Sudirman Said-Ida Fauziyah yang diusung Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PKS.

Pasangan Ganjar-Gus Yasin memperoleh 58,78 persen suara sedangkan Pasangan Sudirman-Ida memperoleh 41,22 persen suara.

Adapun Muktamar PPP akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir secara virtual di Muktamar XI PPP.

Mekanisme pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dan berlanjut ke voting jika tidak dicapai kesamaan pendapat.

Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, PPP menyelenggarakan muktamar secara fisik dan virtual di sepuluh daerah berbeda-beda atau dengan sistem zonasi.


Muktamar XI PPP digelar dengan sistem zonasi untuk menghindari terjadinya kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Peserta yang datang dari wilayah zonasi akan berkumpul di satu kota pada tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pusat pelaksanaan muktamar di Makassar.

Sepuluh kota yang jadi pusat zonasi itu adalah Medan, Padang, Palembang, Serang, dan Bogor. Kemudian, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Manado, dan Makassar yang akan terbagi dalam dua zona.

“Semua zonasi itu akan diatur sehingga di dalam satu tempat atau titik pertemuan tidak akan melebihi 170 orang. Meski demikian, kami mendapatkan izin untuk satu titik bisa ditempati sampai 200 orang," kata Sekjen PPP Arsul Sani.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/12594431/mengenal-taj-yasin-putra-kh-maimoen-zubair-yang-jadi-kandidat-ketum-ppp

Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke