Lima Poin Resolusi soal Kesehatan Global yang Diinisiasi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan resolusi mengenai ketahanan kesehatan global yang diprakarsai Indonesia dan didukung 181 negara anggota, pada Senin (14/12/2020).

Resolusi berjudul Global Health and Foreign Policy: Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All ini mempunyai sejumlah poin penting mengenai kebijakan kesehatan publik.

"Pertama, negara-negara anggota PBB didorong untuk memperkuat sistem kesehatan nasional melalui layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (16/12/2020).

"Serta mendorong penguatan ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari kesiapsiagaan untuk keadaan darurat," ucap Retno.

Retno menjelaskan, poin kedua adalah perlunya dibangun kemitraan konstruktif dengan pemangku kepentingan yang relevan. Baik sektor publik, privat, masyarakat madani, dan akademisi untuk memastikan akses pada universal health converage.

Ketiga, setiap negara perlu memantau dampak tidak langsung dari pandemi bagi penyediaan layanan kesehatan.

Kemudian pemberian pengakuan terhadap upaya tenaga kesehatan selama pandemi dan mengimbau negara anggota untuk memberikan dukungan pendanaan bagi Acces to Covid-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator), serta distribusi yang setara terhadap alat diagnostik, terapi, dan juga vaksin.

Keempat, lanjut Retno, diperlukan kebijakan pendanaan kesehatan yang berkelanjutan dan inovatif, termasuk memobilisasi sumber daya domestik yang efektif.

Kelima, apresiasi yang tinggi dan mendorong insentif bagi pekerja sektor kesehatan di masa pandemi.

"Resolusi yang diinisasi Indonesia ini, alhamdulillah telah diadopsi oleh Sidang Umum PBB setelah mendapat dukungan dari 181 negara anggota PBB," kata Retno.

Retno menambahkan, bahwa inisiatif resolusi ini juga merupakan tindak lanjut dari pernyataan Presiden Joko Widodo saat berpidati di Sidang Umum PBB ke-75 yang menekankan pentingnya kolaborasi dan collective global leadership dalam menanggulangi pandemi.

"Adopsi resolusi ini menjadi penutup kontribusi keketuaan Indonesia pada Foreign Policy and Global Health Initiative di tahun 2020 yang beranggotakan tujuh negara," kata Retno.

Adapun ketujuh negara tersebut meliputi, Afrika Selatan, Brasil, Indonesia, Norwegia, Prancis, Senegal, dan Thailand.