Salin Artikel

PPP: Potensi Kepengurusan Baru Dimaksimalkan untuk Tingkatkan Elektabilitas Partai

Menurut Arsul, PPP telah berkomitmen membentuk kepengurusan di tingkat pusat dan daerah yang mampu bekerja untuk meningkatkan elektabilitas partai menyambut Pemilu 2024.

"Memang sudah menjadi tekad kami bahwa pengurus yang akan datang adalah pengurus yang akan bekerja dengan kerja-kerja elektoral yang diharapkan mampu meningkatkan elektabilitas PPP di daerah pemilihan masing-masing," kata Arsul dalam konferensi pers daring, Rabu (16/12/2020).

Ia pun mengatakan partai bakal mengajak elemen atau organisasi masyarakat Islam lain yang merupakan bagian dari PPP untuk bergabung dalam kepengurusan. Arsul berharap mereka mengirimkan para kader terbaik untuk bergabung.

"Termasuk juga kami meminta ormas-ormas Islam untuk mengirimkan kader-kader terbaiknya bisa bergabung dalam kepengurusan PPP, baik di pengurus harian, majelis pertimbangan, maupun majelis syariah untuk para tokoh agama," ucapnya.

Arsul menegaskan partai tetap mengedepankan meritokrasi dalam menyusun kepengurusan partai. Hal ini demi mewujudkan misi partai meningkatkan elektabilitas di pemilu mendatang.

"Merit system berdasarkan kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan melakukan kerjakerja elektoral partai menjadi syarat utama agar bisa duduk di kepengurusan," kata dia.

Sementara itu, terkait pencalonan ketua umum, Arsul menyebut saat ini sudah mengerucut ke dua nama, yaitu Suharso Monoarfa dan Taj Yasin Maimoen.

Suharso merupakan Plt Ketua Umum PPP, sementara Taj Yasin adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga merupakan putra ulama almarhum KH Maimoen Zubaer.

"Mengerucut sementara ini ke dua nama, yaitu Pak Suharso Monoarfa dan Gus Taj Yasin Maimoen," kata Arsul.

Kendati begitu, Arsul mengatakan pencalonan Ketua Umum PPP dalam Muktamar IX masih dibuka. Ia menyebut bahkan partai terbuka dengan nama-nama dari kalangan luar partai.

Menurutnya, sepanjang para calon memenuhi syarat AD/ART partai, panitia Muktamar IX akan menerima pencalonan diri mereka.

"Yang jelas pada sampai saat nanti muktamar dimulai, siapa pun berhak mencalonkan diri atau dicalonkan," ucapnya.

Muktamar IX PPP akan dibuka pada Jumat (18/12/2020) di Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Joko Widodo disebutkan bakal hadir secara virtual untuk memberikan sambutan dalam acara pembukaan.

Secara teknis, akibat pandemi Covid-19, peserta muktamar akan hadir di sepuluh daerah berbeda-beda. Panitia muktamar di antaranya menyiapkan lokasi di Medan, Surabaya, Banten, Padang, dan Balikpapan bagi para anggota DPW dan DPC hadir terbatas secara fisik.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/16/15415821/ppp-potensi-kepengurusan-baru-dimaksimalkan-untuk-tingkatkan-elektabilitas

Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke