Salin Artikel

PPP: Potensi Kepengurusan Baru Dimaksimalkan untuk Tingkatkan Elektabilitas Partai

Menurut Arsul, PPP telah berkomitmen membentuk kepengurusan di tingkat pusat dan daerah yang mampu bekerja untuk meningkatkan elektabilitas partai menyambut Pemilu 2024.

"Memang sudah menjadi tekad kami bahwa pengurus yang akan datang adalah pengurus yang akan bekerja dengan kerja-kerja elektoral yang diharapkan mampu meningkatkan elektabilitas PPP di daerah pemilihan masing-masing," kata Arsul dalam konferensi pers daring, Rabu (16/12/2020).

Ia pun mengatakan partai bakal mengajak elemen atau organisasi masyarakat Islam lain yang merupakan bagian dari PPP untuk bergabung dalam kepengurusan. Arsul berharap mereka mengirimkan para kader terbaik untuk bergabung.

"Termasuk juga kami meminta ormas-ormas Islam untuk mengirimkan kader-kader terbaiknya bisa bergabung dalam kepengurusan PPP, baik di pengurus harian, majelis pertimbangan, maupun majelis syariah untuk para tokoh agama," ucapnya.

Arsul menegaskan partai tetap mengedepankan meritokrasi dalam menyusun kepengurusan partai. Hal ini demi mewujudkan misi partai meningkatkan elektabilitas di pemilu mendatang.

"Merit system berdasarkan kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan melakukan kerjakerja elektoral partai menjadi syarat utama agar bisa duduk di kepengurusan," kata dia.

Sementara itu, terkait pencalonan ketua umum, Arsul menyebut saat ini sudah mengerucut ke dua nama, yaitu Suharso Monoarfa dan Taj Yasin Maimoen.

Suharso merupakan Plt Ketua Umum PPP, sementara Taj Yasin adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga merupakan putra ulama almarhum KH Maimoen Zubaer.

"Mengerucut sementara ini ke dua nama, yaitu Pak Suharso Monoarfa dan Gus Taj Yasin Maimoen," kata Arsul.

Kendati begitu, Arsul mengatakan pencalonan Ketua Umum PPP dalam Muktamar IX masih dibuka. Ia menyebut bahkan partai terbuka dengan nama-nama dari kalangan luar partai.

Menurutnya, sepanjang para calon memenuhi syarat AD/ART partai, panitia Muktamar IX akan menerima pencalonan diri mereka.

"Yang jelas pada sampai saat nanti muktamar dimulai, siapa pun berhak mencalonkan diri atau dicalonkan," ucapnya.

Muktamar IX PPP akan dibuka pada Jumat (18/12/2020) di Makassar, Sulawesi Selatan. Presiden Joko Widodo disebutkan bakal hadir secara virtual untuk memberikan sambutan dalam acara pembukaan.

Secara teknis, akibat pandemi Covid-19, peserta muktamar akan hadir di sepuluh daerah berbeda-beda. Panitia muktamar di antaranya menyiapkan lokasi di Medan, Surabaya, Banten, Padang, dan Balikpapan bagi para anggota DPW dan DPC hadir terbatas secara fisik.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/16/15415821/ppp-potensi-kepengurusan-baru-dimaksimalkan-untuk-tingkatkan-elektabilitas

Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke