Jokowi Sebut Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Padam, ICW: Kami Bosan Dengar Narasi Kosong

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang dilontarkan saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020.

Jokowi menyatakan pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Namun, Kurnia menilai justru mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang justru menjadi salah satu sosok yang melemahkan pemberantasan korupsi.

"ICW ingin mengingatkan bahwa salah satu pihak yang paling berjasa memadamkan harapan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Presiden sendiri," kata Kurnia, Rabu (16/12/2020).

Menurut Kurnia, pelemahan pemberantasan korupsi terlihat ketika Jokowi meloloskan pimpinan KPK yang sebelumnya telah melanggar etik, kemudian diikuti dengan perubahan Undang-Undang KPK.

Kurnia mengatakan, dampak dari dua kejadian itu tampak saat Ketua KPK Firli Bahuri kembali terbukti melanggar etik serta revisi UU KPK yang diklaim memperkuat KPK, justru memperburuk situasi internal KPK.

"Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya gelombang masif pegawai KPK yang mengundurkan diri, jumlah penindakan merosot tajam, dan fungsi pengawasan yang tidak efisien melalui Dewan Pengawas," kata Kurnia.

Kurnia juga mempertanyakan arah politik hukum pemberantasan korupsi di era Jokowi yang ia nilai tidak jelas.

Sebab, RUU Perampasan Aset tak kunjung dibahas, padahal pemerintah berkali-kali menekankan pentingnya pemulihan aset akibat kerugan keuangan negara.

"Maka dari itu, ICW sebenarnya sudah cukup bosan mendengar narasi kosong dari Presiden Joko Widodo terkait penguatan KPK dan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi berpesan agar pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Hal itu ia sampaikan sambil menyinggung kejadian mati listrik di tengah acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020 yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK.

"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," kata Jokowi.