Satgas Minta Tes Swab Covid-19 Dihemat, IDI: Tak Boleh jika untuk Contact Tracing

Kendati demikian, ia mengatakan, tes usap (swab) PCR sebaiknya tidak dibatasi jika untuk keperluan contact tracing.

"Untuk mengomentari ini, saya belum tahu sebetulnya ini kebijakannya untuk yang mana. Kalau untuk sekadar check up general ya setuju saja (dihemat). Namun, kalau untuk kontak tracing ya justru perlu dites," kata Zubairi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).

Hal tersebut, kata dia, karena virus dapat masuk ke tubuh manusia tanpa menyebabkan gejala maupun bergejala. Untuk itu keduanya sama-sama penting dilakukan tes.

"Untuk yang kontak tracing, walaupun asimtomatik atau tanpa gejala ya perlu lah dites. Kalau misalnya saya barusan ketemu dengan orang yang positif, meski saya tanpa gejala. Pertanyaannya apakah saya perlu diperiksa? Ya jawabannya perlu lah," jelas dia.

Zubairi berpendapat, Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan semua negara juga telah sepakat melakukan tes sebanyak mungkin.

Tak hanya itu, tambah dia, dalam prosesnya juga diwajibkan adanya contact tracing.

Zubairi mengatakan, ada beragam perubahan dalam penerapan tes Covid-19. Ia mengambil contoh Amerika yang terapkan perubahan-perubahan tes.

Mulanya, Amerika menerapkan bahwa semua pasien Covid-19 perlu diuji contact tracing. Namun, pada Agustus 2020 Presiden Trump mengatakan bahwa pasien asimtomatik tidak perlu diuji.

"Trump bilang nanti kalau dites banyak nanti malah semakin banyak orang positif, dan seolah-olah membuat Amerika tampak buruk menghadapi pandemi. Tapi kemudian kan pada bingung di sana, jadi kemudian para ahli protes," ujarnya.

"Setelah protes bolak-balik, dan ada kritik para ahli, sekarang yang asimtomatik kalau terpapar ya harus dites kontak tracing. Kan supaya kita tahu orangnya siapa dan nanti dikarantina agar tidak menular," sambung dia.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta dinas kesehatan masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota menghemat pengadaan tes usap (swab PCR).

Ia mengatakan, pengadaan tes usap semestinya mengacu pada ketentuan Badan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 1.000 orang per 1 juta penduduk dalam 1 pekan.

Rencana ini dikarenakan Doni menemukan provinsi yang dalam sepekan jumlah tes usapnya melebihi ketentuan WHO.

Semestinya, kata dia, pengadaan tes usap yang terpenting memenuhi standar WHO dan sisanya dihemat untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang belum diketahui kapan akan selesai.

“Mungkin sekitar 7.000-10.000 per pekan (di tiap provinsi), tetapi kenyataannya DKI hari ini sudah mencapai 90 (90.000) pemeriksaan. Ini tolong harus ada asas penghematan. Jangan dihamburkan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan target yang ada,” ujar Doni dalam rapat koordinasi penanganan Covid-9 secara virtual, minggu (13/12/2020) malam.