Seperti diketahui, Kemensos dan KKP dipimpin menteri Ad Interim sejak Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Menteri KP Edhy Prabowo tersandung kasus korupsi.
Arsul Sani meminta, Presiden Jokowi segera menunjuk menteri definitif untuk dua pos kementerian tersebut.
"Karena biasanya menteri sementara tidak akan mengambil keputusan terkait hal-hal penting yang memerlukan keputusan seorang menteri, sehingga tidak terhindarkan kebutuhan untuk menunjuk menteri definitif," kata Arsul saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).
Arsul mengatakan, PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan memiliki perhatian agar roda pemerintahan tidak terganggu karena dua menteri tersandung kasus korupsi.
Dia juga mengatakan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif terkait pergantian dua pos kementerian tersebut sekaligus melakukan reshuffle kabinet.
"Tentu kalau publik memang melihatnya bahwa pengisian dua pos menteri ini memang bisa menjadi momentum bagi Presiden untuk melakukan reshuffle," ujar dia.
"Terlebih kabinet juga sudah berjalan lebih dari setahun, jadi wajar juga jika dievaluasi kinerjanya," kata Arsul Sani.
Dua orang menteri pada Kabinet Indonesia Maju yakni Juliari dan Edhy Prabowo kini berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19. Sedangkan, Edhy merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.
Adapun, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertanian Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim menggantikan Edhy Prabowo.
Sementara itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ditunjuk sebagai Menteri Sosial Ad Interim menggantikan Juliari P Batubara.
https://nasional.kompas.com/read/2020/12/08/11214361/dua-menteri-terjerat-korupsi-sekjen-ppp-minta-jokowi-segera-tunjuk-pengganti