Polisi Layangkan Panggilan Kedua untuk Cagub Sumbar Mulyadi

Kader Partai Demokrat tersebut berstatus sebagai tersangka karena diduga melakukan kampanye lebih awal.

"Penyidik telah menyampaikan panggilan kedua untuk pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Andi Rian R Djajadi ketika dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Mulyadi sedianya diperiksa di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, pada Senin hari ini.

Namun, Andi menuturkan bahwa Mulyadi tak memenuhi panggilan pertamanya tersebut.

Kendati demikian, pengacara Mulyadi telah memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada penyidik pada Senin sore.

"(Pihak Mulyadi) meminta pemeriksaan dilaksanakan setelah hari pungut suara," ujarnya.

Diketahui, pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember.

Dalam kasus ini, Mulyadi diduga melakukan kampanye lebih awal ketika tampil dalam program di sebuah stasiun televisi nasional yang dihadiri Mulyadi pada 12 November 2020.

Konten dalam tayangan itu yang dinilai bermuatan kampanye sehingga Mulyadi dilaporkan.

Jika mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2020 jo Keputusan KPU Sumbar Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Kampanye Media Massa Cetak dan Elektronik, kampanye lewat media massa baru dilaksanakan pada 22 November-5 Desember 2020.

Setelah kasusnya disidik oleh kepolisian, Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Mulyadi terancam hukuman penjara paling sedikit 15 hari atau paling lama tiga bulan serta denda maksimal Rp 1 juta.

Adapun dalam Pilkada Sumbar, Mulyadi dan pasangannya Ali Mukhni menempati nomor urut 1. Pasangan ini didukung Partai Demokrat dan PAN yang sama-sama mendapatkan 10 kursi di DPRD Sumbar.

Selain menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Sumbar, Mulyadi merupakan anggota DPR RI asal Sumbar selama tiga periode hingga saat ini.