Rekor Lebih dari 8.000 Kasus dalam Sehari, Strategi Penanganan Covid-19 Harus Dievaluasi

Maka, hingga kemarin, total ada 557.877 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Satgas Penanganan Covid-19 pun sudah menunjukkan respons negatif yang berulang dalam pekan ini.

Anggaran besar, tetapi pandemi belum juga tertangani. Mengapa ini terjadi dan apa semestinya yang diperbaiki?

Kekeliruan data

Penambahan kasus kemarin, Kamis (3/12/2020), merupakan rekor baru. Siapa yang tidak kaget mendengar penambahan kasus hingga lebih dari 8.000 dalam sehari?

Papua mencatat penambahan tertinggi, yaitu 1.755 kasus baru yang ternyata merupakan akumulasi dari pencatatan selama 15 hari.

"Angka itu adalah angka kumulatif dari sekitar dua mingguan. Jadi memang selama November itu memang terjadi peningkatan sekitar 2.023 kasus (1-23 November 2020)," ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Papua saat dihubungi, Kamis.

Kekeliruan data, ujar Silwanus, terjadi karena Kementerian Kesehatan menerapkan sistem baru, yaitu komputerisasi dalam proses pencatatan kasus terkonfirmasi Covid-19.

Namun, pada pelaksanaannya tidak berjalan lancar sehingga tiap provinsi kembali diminta memasukkan data secara manual.

Tidak hanya Papua yang mencatat penambahan kasus lebih dari 1.000 per hari, ada Jawa Barat dengan 1.648 kasus dan DKI Jakarta terdapat 1.153 kasus.

Penambahan kasus tertinggi lainnya ada di Jawa Tengah dengan 767 kasus dan Jawa Timur dengan 564 kasus.

Kasus baru pasien konfirmasi positif Covid-19 sendiri sudah tersebar di 34 provinsi, tepatnya di 507 kabupaten/kota.

Selain kasus positif, Satgas juga melaporkan ada penambahan 156 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, pasien yang meninggal akibat Covid-19 mencapai 17.355 orang.

Kemudian, pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh bertambah 3.673 orang, sehingga jumlahnya menjadi 462.553 orang.

Saat ini, tercatat ada 69.027 kasus suspek Covid-19. Secara kumulatif, jumlah spesimen yang telah diperiksa yaitu 5.867.621 spesimen dari 3.952.752 orang.

Respons negatif

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyayangkan rekor penambahan harian kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini.

Ia mengatakan penambahan kasus harian secara signifikan ini tak bisa ditoleransi.

"Ini adalah angka yang sangat besar dan tidak bisa ditolerir," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020).

Menurut Wiku, terus meningkatnya penambahan kasus Covid-19 menandakan bahwa masyarakat kian mengabaikan protokol kesehatan. Kelalaian ini pun berdampak sangat fatal.

Oleh karenanya, Wiku meminta masyarakat untuk kembali menerapkan disiplin protokol kesehatan, yaitu 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak).

Ia mengingatkan agar jangan sampai penambahan kasus harian Covid-19 semakin tak terkendali.

"Jangan menunggu kasus harian semakin tidak terkendali untuk dapat disiplin terhadap diri sendiri. Target ini tidak akan menjadi sulit jika semua orang sadar betul bahwa kita tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja," ujarnya.

Sebelumnya Satgas juga menyatakan kekecewannya karena meluasnya zona merah di awal bulan Desember ini.

"Saya sangat kecewa karena pada periode ini jumlah kabupaten/kota zona merah bertambah hampir dua kali lipat dibanding pekan sebelumnya. Selain itu, jumlah daerah zona hijau pun semakin menipis," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Selasa (1/12/2020)

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas hingga 29 November 2020, tercatat ada 50 kabupaten/kota berstatus zona merah atau berisiko tinggi.

Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 28 kabupaten/kota berstatus zona merah.

Dari data yang sama, tercatat jumlah daerah berstatus zona hijau tak ada kasus sebanyak enam kabupaten/kota.

Jumlah ini berkurang daripada sebelumnya, di mana tercatat 10 kabupaten/kota berstatus zona hijau. Kemudian, zona hijau tak terdampak Covid-19 juga mengalami penurunan dari 10 kabupaten/kota menjadi 9 kabupaten/kota.

Permintaan evaluasi

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh strategi penanganan wabah corona ini. 

Ia meminta pemerintah introspeksi dan menegaskan kehadiran negara untuk masyarakat.

"Untuk menemukan bagian apa lagi yang harus kita gencarkan," ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).

Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Daulay juga menilai, peringatan keras yang akan diberikan Presiden Joko Widodo jika kasus Covid-19 kembali meningkat, tidak akan membawakan hasil.

Saleh mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas Covid-19.

"Jadi satgas yang ada itu harus dievaluasi, jangan-jangan ada di antara jaring birokrasi itu yang tidak berjalan dengan baik," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (2/11/2020).

Saleh mengatakan, tidak hanya sekedar melakukan evaluasi, Presiden Jokowi bisa mengganti mereka yang tidak cakap dalam melaksanakan tugas.

"Dan hari ini kita sudah 9 bulan Covid-19 belum ada hal yang bisa seperti diharapkan. Apalagi pemerintah sudah lebih satu tahun, tetapi belum ada upaya pergantian struktur kabinet yang dianggap tidak mampu bekerja," ujarnya.

Di samping itu, Saleh mengatakan, 3T perlu ditingkatkan untuk mengetahui peta masyarakat yang terpapar Covid-19.

"Ini kan juga penting dilakukan, karena para ahli epidemiologi mengatakan salah satu upaya memutus mata rantai Covid-19 adalah melakukan 3 T, dengan begitu kita tahu gambarannya petanya di mana saja paling ditemukan orang-orang terpapar Covid-19, dari situ bisa yang terjangkit dilakukan treatment," ucapnya. 

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, kesadaran masyarakat dalam pengendalian penyebaran Covid-19 harus ditingkatkan agar seluruh masyarakat berpartisipasi disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi harus ada motivasi masyarakat untuk berpartisipasi supaya semua ikut menanggulangi Covid-19, tak bisa pemerintah sendiri harus melibatkan masyarakat, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan lainnya," pungkasnya.