Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mengevaluasi strategi penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh. Sebab, menurut Puan, hingga sembilan bulan pandemi kurva kasus Covid-19 di Tanah Air belum juga melandai.

Bahkan, pada pekan terakhir November, Indonesia mencatat rekor penambahan kasus harian sebanyak 6.267 kasus Covid-19.

"Dengan tembusnya rekor baru, pemerintah harus evaluasi menyeluruh strategi penanganan pandemi ini untuk menemukan bagian apa lagi yang harus kita gencarkan," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).

Puan mengapresiasi kerja pemerintah yang sudah menganggarkan biaya besar untuk penanganan Covid-19. Namun, nyatanya pandemi belum bisa tertangani.

Puan mengatakan strategi penegakan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak harus diperkuat. Demikian pula dengan 3T (tracing, testing, treatment) atau penelusuran, pengujian, dan pengobatan.

"Pemerintah harus jadi motor penggerak untuk melahirkan usaha yang lebih dari luar biasa," ujarnya.

Puan juga menyinggung catatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebut setidaknya 180 dokter meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Ia meminta pemerintah introspeksi dan menegaskan kehadiran negara untuk masyarakat.

"Negara harus hadir membantu masyarakat. Pertimbangkan lakukan pencegahan dengan meningkatkan imunitas, berikan vitamin dan jamu herbal pada masyarakat untuk meningkatkan daya imunnya," ucap Puan.

Kemudian, Puan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengoptimalkan sinergi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Puan mengingatkan agar kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah mesti berdasarkan data akurat dan mempertimbangkan berbagai masukan.

"Ini tentang kemanusiaan, maka sinergi sangat penting. Utamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, jangan politisasi keadaan," kata Puan.

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah peringatan dan wanti-wanti terkait situasi pandemi.

Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (1/2/2020), Jokowi mengaku bakal memberikan peringatan keras jika sedikit saja terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Peringatan tersebut sebelumnya telah Jokowi sampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka bersama para menteri, Senin (30/11/2020).

"Kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja berikan warning secara keras karena kita tidak mau keterusan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Melalui peringatan itu, Jokowi ingin daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 segera melakukan perbaikan. Jangan sampai, angka tersebut terus meningkat dan penyebaran virus semakin meluas.

"Dan di beberapa kota, kabupaten itu ada kenaikan. Itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1, 2, 3 provinsi yang perlu diberikan perhatian," ujarnya.