Salin Artikel

Peringatan Keras Jokowi Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Evaluasi Kinerja Satgas Covid-19

Saleh mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas Covid-19.

"Jadi satgas yang ada itu harus dievaluasi, jangan-jangan ada di antara jaring birokrasi itu yang tidak berjalan dengan baik," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (2/11/2020).

Saleh mengatakan, tidak hanya sekedar melakukan evaluasi, Presiden Jokowi bisa mengganti mereka yang tidak cakap dalam melaksanakan tugas.

"Dan hari ini kita sudah 9 bulan Covid-19 belum ada hal yang bisa seperti diharapkan. Apalagi pemerintah sudah lebih satu tahun, tetapi belum ada upaya pergantian struktur kabinet yang dianggap tidak mampu bekerja," ujarnya

Di samping itu, Saleh menilai, pelaksanaan 3 T yaitu tracing (penelusuran), testing (pengujian), dan treatment (perawatan) dalam pengendalian penyebaran Covid-19 masih belum maksimal.

Saleh mengatakan, 3T perlu ditingkatkan untuk mengetahui peta masyarakat yang terpapar Covid-19.

"Ini kan juga penting dilakukan, karena para ahli epidemiologi mengatakan salah satu upaya memutus mata rantai Covid-19 adalah melakukan 3 T, dengan begitu kita tahu gambarannya petanya dimana saja paling ditemukan orang-orang terpapar Covid-19, dari situ bisa yang terjangkit dilakukan treatment," ucapnya.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, kesadaran masyarakat dalam pengendalian penyebaran Covid-19 harus ditingkatkan agar seluruh masyarakat berpartisipasi disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi harus ada motivasi masyarakat untuk berpartisipasi supaya semua ikut menanggulangi Covid-19, tak bisa pemerintah sendiri harus melibatkan masyarakat, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya bakal memberikan peringatan keras jika sedikit saja terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Peringatan tersebut sebelumnya telah Jokowi sampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Senin (30/11/2020).

"Kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja berikan warning secara keras karena kita tidak mau keterusan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Melalui peringatan ini, Jokowi ingin daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 segera melakukan perbaikan. Jangan sampai, angka tersebut terus meningkat dan penyebaran virus semakin meluas.

"Dan di beberapa kota, kabupaten itu ada kenaikan. Itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1, 2, 3 provinsi yang perlu diberikan perhatian," ujarnya.

Jokowi mengakui bahwa angka kematian pasien Covid-19 di Indonesia masih melebihi rata-rata dunia yakni 3,1 persen. Di dunia, angka kematian akibat virus corona sebesar 2,32 persen.

Menurut Jokowi, hal ini masih perlu untuk terus diperbaiki.

Namun demikian, kabar baiknya, data per 30 November 2020 menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 83,6 persen.

Angka ini lebih baik dari rata-rata dunia yang mencatatkan angka kesembuhan sebesar 69,03 persen.

Besaran kasus aktif Covid-19 juga diklaim terus membaik. Pada bulan September, kasus aktif di Indonesia mencapai 16,69 persen.

Angka ini menurun pada bulan Oktober menjadi 14,26 persen. Sedangkan pada bulan November angka ini kembali turun menjadi 13,75 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/03/07580171/peringatan-keras-jokowi-dinilai-tak-efektif-anggota-komisi-ix-sebaiknya

Terkini Lainnya

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke