Salin Artikel

Jokowi: Reformasi Struktural Tak Bisa Ditunda Lagi, Regulasi yang Rumit Harus Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan urgensi reformasi birokrasi. Menurut dia, situasi pandemi Covid-19 sudah semestinya dimanfaatkan untuk melakukan perubahan struktural serta menyederhanakan regulasi yang rumit dan menghambat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di Puncak Peringatan HUT ke-49 Korpri yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (29/11/2020).

"Reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan," kata Jokowi. 

Jokowi mengatakan, kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih dan tidak efisien harus segera diintegrasikan. Jenjang eselon yang panjang mesti dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan.

Kemudian, prosedur standar operasional (SOP) yang berbelit-belit dan kaku harus diringkas menjadi fleksibel serta berorientasi pada hasil.

Jokowi menyebut, pandemi Covid-19 memang mengakibatkan kesulitan dan keterbatasan. Namun, ia berharap hal itu tak jadi penghalang seluruh pihak bekerja dengan sigap dan cepat.

Justru, menurutnya, situasi pandemi memberikan momentum kepada banyak pihak untuk berubah dari cara-cara biasa menjadi luar biasa.

Momen bekerja dari rumah (work from home) seharusnya dapat mempercepat transformasi digital dan menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif serta terampil dalam memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.

Oleh karenanya, Jokowi meminta agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) melakukan penyesuaian kompetensi terkait hal ini.

"Mindset-nya harus goal oriented, berorientasi hasil, adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kesempatan kepada yang trampil dan ahli walaupun masih junior untuk tampil di depan serta berpikir kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat," ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan bahwa ASN wajib menjalankan tugas kebangsaan. Menurut dia, ASN di seluruh wilayah Indonesia termasuk di pelosok desa maupun perbatasan negara merupakan simpul pemersatu bangsa.

ASN harus mengamankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, setia menjaga dan tunduk pada NKRI, menjaga nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika, serta toleransi dan kerukunan.

Jokowi menambahkan, ASN di seluruh penjuru Tanah Air harus bekerja memotori pembangunan terutama di daerah pinggiran dan terpencil, menyampaikan prioritas program pembangunan nasional kepada masyarakat, aktif dalam pendidikan masyarakat, serta memberikan teladan.

"Saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk menjadi bagian penting dari proses perubahan besar-besaran yang sedang kita lakukan, memberikan warisan berharga dalam sejarah perjalanan bangsa untuk mewujudkan indonesia maju yang kita cita-citakan," ucap Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/29/14525901/jokowi-reformasi-struktural-tak-bisa-ditunda-lagi-regulasi-yang-rumit-harus

Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke