Gandeng NU-Muhammadiyah, Kemenko PMK Ajak Pembinaan dan Perlindungan UMKM Perempuan

Hal tersebut diharapkan menjadi implementasi atas kerja sama pemberdayaan ekonomi perempuan dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Dalam kerja sama antara Kemenko PMK dengan NU dan Muhammadiyah, kami harapkan penekanannya lebih kepada upaya untuk membina, mengembangkan, dan melindungi UMKM khususnya perempuan," ujar Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Roos Diana Iskandar saat memimpin Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Jejaring Organsisasi Masyarakat Sipil, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Jumat (27/11/2020).

Roos mengatakan, upaya tersebut juga dilakukan sebagai salah satu perhatian pemerintah untuk tetap memperjuangkan hak kaum perempuan.

Sebab, kata dia, perempuan memiliki peranan di hampir seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali UMKM.

Berdasarkan data, lebih dari 50 persen pelaku UMKM adalah perempuan.

Kontribusi UMKM perempuan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun mencapai 9,1 persen.

Namun, pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi termasuk UMKM.

Data Kementerian Ketenagakerjaan per 30 Agustus 2020 mencatat sebanyak 137.034 dari 386.877 pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah perempuan.

Selain itu, sebanyak 1.155.630 pekerja dirumahkan dan 394.158 di antaranya perempuan.

Tak hanya itu, 92.215 dari 633.421 usaha informal, usaha kecil, mikro yang terdampak pandemi juga merupakan usaha milik perempuan.

"Perempuan memiliki peran di hampir semua sektor. Bahkan dalam tataran ekonomi, perempuan berperan signifikan terutama dalam UMKM," ucap dia.

Adanya kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah pun diharapkan nantinya dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Dengan demikian, kata dia, maka dibutuhkan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terhadap para pelaku usaha perempuan agar mereka tetap bisa bertahan.

Adapun kerja sama tersebut menyusul nota kesepahaman sebelumnya yang ditandangani Menko PMK Muhadjir Effendy bersama pimpinan organisasi masyarakat sipil, termasuk NU dan Muhammadiyah pada 12 November 2020.