Salin Artikel

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, pemerintah tengah menyiapkan program vaksinasi Covid-19. Saat ini, pemerintah memfinalisasi pemetaan daerah yang nantinya menjadi prioritas vaksinasi.

"Pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi untuk menentukan daerah prioritas yang akan memperoleh vaksin dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti jumlah kasus positif, jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya," kata Wiku dalam dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/11/2020). 

Selain itu, pemerintah juga sedang fokus untuk memastikan vaksin yang digunakan aman, berkhasiat dan minim efek samping. Menurut Wiku, program vaksinasi nasional pada prinsipnya sangat bergantung pada hasil uji klinis tahap 3 yang tengah dilakukan.

Setelahnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan melakukan kajian sebelum menerbitkan emergency use of authorization.

"Kami berharap tahapan ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga vaksinasi dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Wiku menyebut, pemerintah terus mempersiapkan proses distribusi vaksin. Langkah ini meliputi penyiapan cold chain system atau sistem rantai dingin yang digunakan untuk menjaga kualitas dan efektivitas vaksin selama proses distribusi.

Saat ini, rata-rata kesiapan cold chain yang berfungsi di Indonesia diklaim mencapai 97 persen.

Wiku mengatakan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam program vaksinasi. Jumlah SDM yang dibutuhkan akan disesuaikan dengan banyaknya peserta vaksinasi.

"Untuk memastikan kesiapan ini Presiden Joko Widodo telah melakukan tinjauan terhadap simulasi vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Tanah Sareal di Bogor pada tanggal 18 November 2020," kata Wiku.

"Ini dilakukan tentunya dalam rangka memastikan bahwa seluruh prosesnya dapat berjalan dengan lancar," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperkirakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baru akan terealisasi pada akhir tahun ini atau awal 2021. Lantaran, vaksin yang akan digunakan harus melalui sejumlah tahapan yang memakan waktu.

Jokowi menjelaskan, nantinya vaksin yang telah masuk ke Indonesia harus terlebih dulu melewati uji klinis dan verifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperoleh emergency use authorization (EUA).

Selain itu, pendistribusian vaksin juga menjadi perhatian pemerintah yang juga dinilainya membutuhkan waktu.

"Kami memperkirakan akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, tapi juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air," ungkap Jokowi usai meninjau uji simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (18/11/2020).

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/27/07192591/pemerintah-finalisasi-pemetaan-daerah-prioritas-vaksin-covid-19

Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke